MADURANEWS.CO, Sampang- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, Madura, Jawa Timur, akan membentuk tim untuk penyelesaian masalah sengketa lahan yang terjadi di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Madulang 2, Kecamatan Omben.
Kepala sekolah SDN Madulang 2 Fadiluddin Thohir mengatakan kalau pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang sampai saat ini belum melakukan kunjungan ke sekolahnya yang bersengketa, walaupun pihaknya sudah enam kali melakukan pelaporan ke Disdik.
Dirinya sampai saat ini mengaku masih bertanya-tanya kenapa Disdik enggan menanggapi dan tidak datang mengecek laporannya. Sedangkan pembangunan kandang ayam dan bebek yang dibangun oleh pihak yang mengaku ahli waris terus berjalan dan berkembang ke pembangunan kandang bebek.
Sampai saat ini hanya jajaran pimpinan Forkopimcam dan anggotanya yang berkunjung melihat ke sekolahnya, namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut bagaimana langkah-langkah mereka untuk membantu dan memediasi.
“Salah apa kami mas? Sampai sekarang tidak ada dari pihak terkait yang melihat kami kesini. Dulu sempat ada pak Camat dan dari Koramil. Namun sampai sekarang belum ada tindak lanjut,” katanya kepada maduranews, Senin (19/12/2022).
Terpisah, Kepala Disdik Sampang Edi Subianto menuturkan, pihaknya sudah mengajukan surat ke Bupati Sampang mengenai permasalahan sengketa lahan di SDN 2 Madulang itu. Pihaknya sampai saat ini masih menunggu langkah-langkah yang akan dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang untuk menyelesaikan sengketa tersebut.
“Sudah, makanya di situ kan langsung diterima. Sebelum ngapain sudah harus berkomentar. Nanti kalau ada hasil dari rapat hasilnya seperti apa, kita kan juga menunggu juga,” tuturnya.
“Bukan, dari kabupaten. Rapat dulu gimana kondisi yang ada, terus nanti penyelesaiannya seperti apa,” imbuhnya.
Dia juga mengaku sebagai pimpinan di Disdik Sampang saat mengetahui laporan dari kepala sekolah SDN 2 Madulang, dirinya langsung melaporkan ke pimpinan Pemkab Sampang sebagaimana mekanisme yang tidak bisa dirinya lakukan sendiri. Meskipun ada kunjungan nanti dari pihaknya ke SDN 2 Madulang, itu bukan untuk menyelesaikan sengketa, namun adalah suatu bentuk support untuk kepala sekolah dan guru-guru yang ada untuk terus menjalankan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sebagai mana mestinya.
“Ow iya sudah kita ketahui, kita kunjungan ke sana itu untuk menguatkan guru-guru di sana itu tetap aktif. Terkait soal lahan itu kan urusan lain. Artinya kita turun ke sana bukan untuk menyelesaikan di tempat itu karena itu belum proses administrasinya. Saya berterima kasih kepada kepala sekolah itu karena laporannya, tapi kan ada mekanisme yang tidak bisa saya lakukan sendiri. Saya selaku dinas pendidikan melaporkan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti. Jadi beberapa pihak nanti bisa dipanggil atau diundang untuk menyampaikan informasi disana seperti apa,” jelasnya.
Saat ditanya kenapa pihaknya tidak melakukan kunjungan ke SDN 2 Madulang, dia mengaku masih sibuk dan belum ada waktu. Dia juga menyampaikan kalau pihaknya dan pemerintah daerah tidak buta dan memejamkan mata mengenai permasalahan di SDN 2 Madulang tersebut.
“Iya, lihat agenda saya, kalau saya pribadi. Pemerintah bukan memejamkan mata mas. Itu mereka juga memegang data jadi kita tidak bisa frontal itu, cuma kita pengguna ini sudah menggunakan puluhan tahun,” ucapnya.
Menurut Edi, sampai saat ini warga yang mengklaim sebagai ahli waris tanah tersebut belum memiliki sertifikat sebagai bukti. Tapi, dirinya juga tak memungkiri kalau sekolahnya juga belum memiliki sertifikat dan hanya ada profil sekolah saja di Disdik.
“Belum, saya denger juga belum ada yang pegang sertifikat. Makanya kita di sini itu hanya punya profil sekolah itu di Dapodik kelihatan bahwa gedung ini berdiri tahun sekian, dengan luas sekian itu aja,” pungkasnya. (raf/mu)
