MADURANEWS.CO, Sampang– Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, mendorong Dinas Pendidikan (Disdik) setempat untuk segera menyelesaikan permasalahan penyegelan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Sokobanah Tengah, Kecamatan Sokobanah.
Pasalnya, dari aksi penyegelan yang dilakukan oleh seorang warga yang mengklaim sebagai pemilik tanah SDN 2 tersebut, saat ini siswa terbengkalai dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Karena mereka harus belajar dengan cara lesehan yang bukan lagi di kelas mereka biasa belajar, melainkan numpang ke gedung Taman Kanak-Kanak (TK).
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sampang Nasafi mengatakan, kalau pihaknya sudah memanggil Dinas pendidikan terkait dengan permasalahan penyegelan SDN 2 Sokobanah Tengah. Menurutnya, agar siswa-siswi yang ada di sekolah tersebut tidak terbengkalai, pihaknya telah meminta kepada dinas pendidikan untuk segera mencari jalan keluar supaya permasalahan tersebut segera terselesaikan.
“Kita mendorong dinas pendidikan itu agar mencari solusi, sehingga siswa dan siswi yang ada disana itu tidak terbengkalai,” katanya.
Sekretaris Komisi IV DPRD Sampang Aulia Rahman menambahkan, kalau memang benar pihaknya sudah melakukan pemanggilan terhadap Disdik setempat. Namun dalam pemanggilan tersebut, kepala Disdik Sampang tidak hadir dan hanya diwakili oleh Kabid SD. Dalam rapat kerja itu menurutnya, pihak Disdik menyampaikan kalau permasalahan di SDN 2 Sokobanah Tengah itu masih dalam proses pendekatan dengan pihak pemilik yang mengklaim pemilik tanah tersebut. Artinya, masih dalam tahap negosiasi bagaimana jalan keluar yang diambil oleh pihak dinas pendidikan.
“Cuma kita tidak puas, karena yang hadir itu bukan kepala dinasnya, melainkan Kabid-nya. Karena yang mempunyai kebijakan keputusan itu kepala dinas. Rencananya kita akan panggil yang kedua guna menanyakan progres sejauh mana pendekatan persuasifnya dengan pengklaim pemilik tanah tersebut,” ujarnya.
Sedangkan jika nanti tidak menemukan solusi terbaik terkait permasalahan yang ada di SDN 2 Sokobanah tengah itu, menurut dia lagi-lagi itu kebijakan pemerintah daerah, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Karena dinas pendidikan yang jelas akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, bahwa telah terjadi problem seperti ini.
“Kita DPRD Kabupaten Sampang kalau melihat situasi tersebut, iya kita mendesak pemerintah daerah untuk segera menghentikan sekolah yang sampe numpang ke TK tersebut,” pungkasnya. (san)
