MADURANEWS.CO, Sampang– Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, enggan membeberkan jumlah Bantuan Operasional Penyelanggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan.
Kepala Disdik Sampang, Mohammad Fadeli mengatakan, bahwa untuk menjadi guru di sekolah kesetaraan atau kejar paket ada kriteria-kriteria khusus yang harus dipenuhi, sebagaimana guru-guru di sekolah Formal. Namun sementara kalau untuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang berada di daerah pedalaman masih dikecualikan. Artinya, guru disana yang penting bisa memenuhi kompetensi bisa mengajar dia sudah bisa jadi guru atau pendidik di sekolah Non Formal tersebut.
“Kompetensi itu harus dipenuhi sebagai syarat pendidik,” katanya kepada maduranews, Sabtu (06/07/2024).
Sementara, untuk kurikulum yang dipakai oleh Sekolah kesetaraan itu menurut Fadeli sama seperti sekolah formal, yakni kurikulum merdeka. Yang membedakan hanya formal dan non formal, serta jumlah hari efektif dalam proses belajar mengajarnya.
“Selain itu juga pembelajaran mereka berbeda dengan sekolah formal. Kalau di sekolah kejar paket atau non formal itu hanya masuk seminggu 2 kali. Mereka yang kita tampung itu yang mengalami kesulitan,” ungkapnya.
“Kita dalam rangka meningkatkan yang namanya angka partisipasi sekolah. Sehingga status masyarakat Kabupaten Sampang itu tidak ada yang namanya tidak bersekolah,” imbuh Fadeli.
Saat disinggung BOP Pendidikan Kesetaraan, Ia tidak menampik kalau di Sekolah non formal tersebut juga ada BOP-nya. Menurut dia, disitu adalah bukti pemerintah hadir ketengah-tengah masyarakat yang tidak bisa mengikuti pembelajaran formal, serta bagaimana mereka bisa mendapatkan layanan pendidikan.
“Pendidikan non formal itu ada paket A, Paket B, dan paket C. Dan disitu semua sama dengan sekolah formal ada BOP-nya juga,” tuturnya.
Namun, orang nomor satu di Disdik Sampang itu memilih bungkam untuk jumlah BOP Pendidikan Kesetaraan di Kota Bahari. Bahkan Ia juga menyarankan agar bisa mengeceknya di situs webnya Pemkab Sampang. Karena menurut dia di situs tersebut, soal anggaran ada semua dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk instansi yang dipimpinnya. Baik yang formal maupun yang non formal. Ia mengaku kalau hal tersebut adalah upaya pihaknya untuk bagaimana bisa transparan.
“Nanti langsung ke Kabidnya saja. Ini yang ditanyakan kan angka, dan saya tidak memegang angka sekarang,” tukasnya. (san)