MADURANEWS.CO, Sampang– Buntut keluhan masyarakat yang tidak diterima berobat, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, melakukan Inspeksi mendadak (Sidak) ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) kecamatan Kedungdung.
Anggota Komisi IV DPRD Sampang, Moh. Iqbal Fatoni mengatakan, kalau sidak yang dilakukan oleh pihaknya merupakan buntut dari permasalahan penolakan puskesmas Kedungdung terhadap salah satu warga yang ingin berobat. Selain itu, menurutnya banyak sejumlah permasalahan yang ada di tempat layanan kesehatan tersebut. Mulai dari pelayanan hingga adanya pungutan liar.
“Banyak laporan masyarakat masuk ke saya tentang Puskesmas Kedungdung dan puncaknya adalah kejadian penolakan kemarin,” katanya.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu juga menilai apa yang dilakukan oleh puskesmas Kedungdung itu lucu. Karena tempat layanan kesehatan tersebut telah menolak masyarakat yang mau berobat dan mendaftar secara umum.
“Kalau BPJS beda faskes dalam aturan memang tidak boleh tapi kalau masyarakat mendaftar secara umum tapi tidak diterima ini yang lucu,” tuturnya.
Politisi yang akrab disapa Bung Fafan itu kemudian menambahkan, kalau masyarakat yang mau berobat dengan biaya umum, seharusnya puskesmas Kedungdung itu bersyukur, dan tidak menolak calon pasien tersebut. Karena menurut dia, itu juga akan menambah pendapatan dari puskesmas tersebut.
“Seharusnya jangan ditolak, masyarakat yang mendaftar secara umum itu memaksakan diri untuk segera mendapatkan pelayanan karena kalau berobat ke Puskesman sesuai dengan Faskes-nya mungkin jauh. Apalagi masyarakat yang daftar biaya umum itu secara finansial menguntungkan juga ke Puskesmas. Menolak masyarakat untuk berobat dengan biaya umum merupakan sistem keterlaluan. Besar kemungkinan yang membuat sistem seperti ini tidak faham aturan,” tambahnya.
Selain itu, menurut Bung Fafan, kepala puskesmas Kedungdung itu tidak akan merasa takut kalau di instansinya baik-baik saja. Lebih lanjut, ia menghimbau agar Rumah sakit ataupun puskesmas untuk tidak menolak masyarakat yang ingin berobat, apalagi itu mau berobat dengan biaya umum.
“Ketakutan dari Kepala Puskesmas tidak berdasar dan ini kalau saya mengira jangan-jangan di sana banyak masalah gitu saja kan sehingga ketakutan-ketakutan itu muncul yang tidak masuk akal,” pungkasnya. (san)
