MADURANEWS.CO, Sampang- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang hingga saat ini belum melakukan dropping air bersih ke sejumlah desa terdampak kekeringan kritis. Pasalnya, BPBD mengaku masih belum mempunyai dana untuk biaya dropping.
Sedikitnya 63 desa di Kabupaten Sampang terpantau masuk dalam daerah kekeringan kritis.
Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang Muhammad Imam mengatakan, pihaknya sudah melakukan pemetaan daerah terdampak kekeringan kritis dan telah mengajukan dana penanganannya ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.
“Jadi begini, pemetaan untuk pemetaan kekeringan itu sudah kita lakukan termasuk SK itu sudah ditanda tangani oleh pak Bupati, cuma sekarang kita mulai dari minggu kemarin sudah mengajukan dana itu ke (Pemerintah) Provinsi,” katanya.
Bahkan, jelas dia, Bupati Sampang H Slamet Junaidi beberapa waktu lalu telah datang langsung ke Pemprov Jawa Timur terkait permohonan dana penanganan kekeringan yang ada di wilayah kabupaten Sampang. Hanya saja, Imam mengaku masih belum mengetahui hasilnya.
“Kemarin bapak (Bupati Sampang) itu langsung menghadap ke (Pemerintah) Provinsi, untuk hasilnya seperti apa nanti bisa langsung konfirmasi ke bapak seperti apa. Sampai sekarang belum ada jawaban. Mudah-mudahan ada tindak lanjut dari Provinsi karena walau bagaimanapun kita selaku OPD hanya bisa melakukan penanganan jangka pendek, salah satunya dropping air. Tapi di saat sekarang ini disarankan oleh bapak Bupati untuk mengajukan ke Provinsi,” tuturnya.
Sementara ini, Imam mengaku belum melakukan penyaluran air bersih ke daerah terdampak kekeringan kritis karena terkendala dengan tidak adanya anggaran.
“Belum melakukan droping air, belum melakukan droping air kita karena dana, apa, kita nunggu bantuan dana yang dari Provinsi,” ungkapnya.
“Ya, insya Allah karena bagaimanapun BPBD tetap melakukan droping air sesuai SK yang ada. Karena kita punya SK, umpama Sreseh, Labuhan, desa mana saja kan kita sudah mengetahui,” imbuhnya. (c2/lum)