MADURANEWS.CO, Sampang– Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, mengaku akan segera melakukan koordinasi dengan pimpinan DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) guna mencari jalan keluar daripada masalah kurangnya anggaran wajib di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertran) setempat.
Wakil ketua komisi IV DPRD Sampang, Nasafi mengatakan, kalau sebenarnya dirinya pada saat menggelar rapat Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan Disnakertran dan BPBD setempat merasa males saat Membuka RKA mereka. Hal itu dikarenakan untuk kebutuhan wajib mereka seperti gaji tidak terpenuhi. Di BPBD itu, jangankan untuk penanganan bencana alam, untuk gaji saja mereka sudah kekurangan sekitar Rp 500 juta.
Lebih lanjut, menurut Nasafi pihaknya sampai bingung mau membahas seperti apa RKA dari dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut. Karena untuk BPBD sendiri, ini sudah mendekati perubahan cuaca yang biasanya cenderung ada bencana. Namun dirinya sangat tidak ingin adanya bencana di kota Bahari, karena dirinya takut dana untuk penanganan bencana itu juga tidak tercover.
“Makanya nanti kita di Badan Anggaran itu akan tetap mempertanyakan seperti apa itu anggaran wajib itu bisa sampai kurang, apalagi yang sunnah,” katanya.
Dia menuturkan, kalau pihaknya akan segera mencarikan solusi untuk permasalahan kekurangan anggaran di BPBD dan Disnaker tersebut. Terkait masalah tersebut, menurut Nasafi merupakan Pekerjaan Rumah (PR) yang cukup berat bagi pihaknya. Ia juga mengaku kalau pihaknya akan segera koordinasi dengan pimpinan DPRD, termasuk juga TAPD guna mencari jalan keluar dari permasalahan kekurangan anggaran tersebut.
“Sehingga nanti, baik itu kebutuhan wajib itu seperti apa nanti untuk menutupi itu,” tukasnya. (san)
