MADURANEWS.CO, Sampang– Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, meminta agar Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dapat dimasukkan kembali dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Anggota Fraksi PPP DPRD Sampang, Moh Iqbal Fathoni mengatakan, bahwa dalam beberapa hari kedepan Badan Musyawarah DPRD Kota Bahari akan melaksanakan rapat guna membahas KUA PPAS. Bersama rencana tersebut, Ia mengaku kalau pihaknya dari Fraksi PPP meminta untuk di KUA PPAS, pihaknya akan meminta agar memperhatikan tentang keberadaan Jamkesda. Karena Ia menilai terobosan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sampang tentang Universal Health Coverage (UHC) sangat luar biasa yang dirasakan oleh masyarakat Kota Bahari.
“Hanya saja kami melihat, bahkan kami mengawal sendiri beberapa pasien yang tidak dapat ditanggung oleh BPJS dan UHC bapak bupati,” katanya dalam rapat Paripurna, Rabu (26/07/2023).
Pria yang akrab disapa bung fafan itu juga mengungkapkan bahwa kalau ada pasien meninggal di rumah sakit dan akan dibawa pulang ke kediaman, untuk biaya ambulance-nya menurut dia tidak akan di Cover oleh BPJS maupun UHC. Artinya keluarga pasien harus membayar secara umum untuk biaya ambulance-nya.
Hal itu menurut dia bukan tanpa alasan ia sampaikan, namun karena dirinya sudah pernah menemukan kejadian bahwa ada masyarakat Sampang yang meninggal di Bogor, ketika jasadnya mau dibawa pulang dan akan disemayamkan di omben, keluarganya diminta 20 juta untuk ambulance-nya saja. Jadi menurut dia jumlah sebesar itu tidak mungkin dapat dibayarkan oleh masyarakat Sampang tersebut, sehingga terpaksa jasad keluarganya dikuburkan di bogor.
“Sehingga kami dari Fraksi PPP meminta Jamkesda untuk KUA PPAS untuk dimasukkan kembali. Misalnya anggaran 800 juta, sehingga masyarakat Sampang, dengan adanya UHC kita semuanya aman, lancar, tidak ada biaya lain,” ungkapnya. .
Bung fafan juga menuturkan kalau Ada 17 penyakit yang tidak dijamin oleh BPJS, yang saat ini tidak diketahui oleh masyarakat Sampang. Sehingga ditahun 2023 kemarin, pihaknya dari Fraksi PPP, mulai dari komisi IV sampai ke banggar sudah meminta Jamkesda sebenarnya, tapi belum dapat disetujui waktu itu.
“Tapi dikesempatan kali ini karena ada bupati, dan wakil bupati Sampang, kita di PPAS kembalikan Jamkesda, tidak terlalu banyak, yang penting bisa mengcover beberapa penyakit dan ambulance saja,” pungkasnya. (san)
