MADURANEWS.CO, Sampang– Para ulama yang tergabung dalam Aliansi Ulama Madura (AUMA) menggelar Audiensi ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur.
Hadir dalam acara yang diselenggarakan di ruang Komisi Besar Kantor DPRD Sampang itu, Pimpinan dan anggota DPRD Sampang, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sampang.
Ketua AUMA Sampang, KH.Yahya Hamiduddin mengatakan, bahwa kedatangan para ulama ke DPRD itu lebih ke ikut sertaan pihaknya dalam mengawasi proses tahapan pemilu yang jujur dan adil (jurdil). Dan kasus-kasus yang terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya adalah sebuah pelajaran bagaimana kedepan lebih baik. Para ulama tidak ingin hal-hal yang terjadi di beberapa tahun lalu itu terjadi lagi di pemilu 2024 mendatang.
“Bagaimana peran serta dari Forkopimda, termasuk para peserta pemilu itu sendiri,” katanya, Senin (20/11/2023).
Maka pihaknya hari ini duduk bersama dengan DPRD, KPU, dan Bawaslu dalam rangka menemukan titik temu agar pemilu bisa berjalan dengan damai, jujur dan adil.
“Saya melihat pasti ada sesuatu yang kurang. Tetapi kekurangan itu menjadi bagian untuk kita perbaiki bersama menuju arah yang lebih baik,” tuturnya.
Sementara Ketua KPU Sampang, Addy Imansyah menyampaikan, kalau apa yang dilakukan oleh para tokoh masyarakat, ulama, kiyai, dan habaib itu merupakan suatu hal yang positif untuk memastikan penyelenggaraan tahapan pemilu berjalan dengan lancar, baik, aman, damai, dan demokratis. Menurut Addy itu sangat relevan dan sesuai dengan harapan pihaknya sebagai penyelenggara.
“Kami sangat aspiratif terhadap aspirasi masyarakat tersebut. Karena kami kan mendorong ini untuk bagaimana meningkatkan kualitas partisipasi, bukan sekedar kehadiran di DPRD, tetapi keterlibatan dalam tahapan proses,” ujarnya.
Addy juga menambahkan, kalau pihaknya menanggapi positif, dan pihaknya merasa ada dorongan spiritual dan moril untuk bisa bekerja lebih baik lagi. Karena pemilu itu menurut dia banyak sekali, dan teknis penyelenggaraannya adalah tugas KPU.
Tapi tugas mewujudkan pemilu yang adil, demokratis dan sebagainya itu banyak variabelnya, banyak determinan terhadap kualitas demokrasi, bisa partai politiknya, atau peserta Pemilunya. Kemudian juga pemerintahnya, budaya atau kultur masyarakatnya, itu adalah sistem.
“Kami sebagai tatanan pelaksana sistemnya nanti akan melibatkan ribuan penyelenggara. Kurang lebih ada 19 ribu lebih KPPS yang kita yang kita didik. Dan itu bukan perkara gampang,” ungkapnya.
Dia juga menuturkan, bahwa mestinya pemilu itu menjadi peluang untuk membangun harapan. Namun karena mungkin ada narasi-narasi di Media sosial yang kemudian membangun persepsi masyarakat untuk menanyakan integritas, tanggung jawab, kemandirian, dan profesionalitas dari penyelenggara terhadap proses.
“Saya kira semua daerah itu pasti ada kasus yang sama, dan hanya bagaimana mereka meresponsnya. Dan KPU Sampang mulai dari pemilu 2014 – 2019 itu sudah banyak perbaikan,” pungkasnya. (san)
