MADURANEWS.CO, Sampang- Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur mengapresiasi penurunan angka kematian bayi (AKB) dalam rentang enam tahun terakhir. Oleh karena itu, komisi yang membidangi urusan sosial dan kesehatan itu meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sampang untuk berkolaborasi menjaga lingkungan bersih steril.
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sampang Moh Iqbal Fatoni mengatakan, pihaknya berharap Dinkes bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar menghilangkan ego sektoralnya untuk mewujudkan lingkungan yang bersih supaya terus bisa menekan AKB.
Dia mengapresiasi menurunnya angka kematian bayi. Dia menilai kinerja Dinkes Kabupaten Sampang sudah bagus yang sudah terus bekerja keras untuk menekan angka kematian bayi yang ada di Kota Bahari.
“Kalau angka kematian (bayi menurun) kan bagus. Karena begini, pertama saya apresiasi kepada Dinas Kesehatan karena kita itu dulu ada program Jampersal kita anggarkan. Jadi itu memang untuk menekan angka kematian ibu dan bayi,” katanya.
Kendati demikian, dia juga mengaku sempat mengkritisi dan mempertanyakan Dinkes Sampang mengenai Program Jaminan Persalinan (Jampersal) yang masih dapat diakses oleh kalangan orang kaya padahal program itu jelas-jelas diperuntukkan untuk kalangan masyarakat yang tidak mampu.
“Hanya saja memang kami kritisi karena dulu Jampersal itu dapat di akses semuanya, orang kaya pun dapat mengakses, cuma kurang elok. Karena di sana ada keterangan miskin, terus miskinnya di mana kan begitu? Yang kedua kenapa saya kritisi? Tidak ada suami di dunia manapun akan (rela) kehilangan anak dan ibunya, sehingga meskipun tidak punya dana pasti akan berusaha. Jadi itu saya apresiasi, berarti Dinkes kita ini bisa berhasil,” ujarnya.
Sungguhpun demikian, politisi PPP itu tetap mewanti-wanti Dinkes Sampang agar terus berbenah dan meningkatkan kinerjanya. Sebab, banyak realita di lapangan yang tidak bersesuaian dengan program di atas kertas. Dia mencontohkan terkendalinya angka kelahiran di Sampang justru tidak selaras dengan program Keluarga Berencana (KB) yang realita timnya di lapangan sedang amburadul. Artinya, penurunan angka kelahiran tidak disebabkan oleh kinerja tim program KB Dinkes Sampang.
“Begitu juga angka kelahiran, berarti KB bisa dikatakan sukses walaupun saya tidak yakin KB yang berperan penting, karena apa? Menurut hasil rapat dengan kami hampir seluruh Pokma di KB itu hampir nol persen, (paling bagus) 15 persen, 10 persen. Berarti ini bukan keberhasilan dinas menurut saya, entah itu apa kami belum tahu. Cuman kami apresiasi dengan angka kematian bayi itu,” ungkapnya.
Terkait kebersihan lingkungan, dia menyampaikan ada beberapa desa di Kota Bahari yang lingkungannya masih jauh dari kata baik. Sehingga dia menilai perlunya kerja sama semua OPD atau pihak terkait yang ada dan menghilangkan ego sektoralnya agar segera dapat menyelesaikan beberapa desa yang lingkungannya kurang baik itu.
“Tidak juga, karena kita masih ada sekitar kalau tidak salah ada sembilan desa yang masuk kategori parah, terutama di Sreseh itu yang masuk kategori parah dari segi lingkungan walaupun memang di Dinkes itu ada preventif ada preemtif gitu. Jadi bagaimana mereka mencegah lebih dulu termasuk mungkin lingkungan. Nah ini juga harus ada, kita buang ego sektor masing-masing dinas, karena ini bukan tugas Dinkes saja (melainkan juga) ada DLH, PUPR ada Perairan kan begitu. Jadi kita buang ego sektoral itu untuk kerjasama bagaimana kita mewujudkan lingkungan yang bersih,” tegas Fafan sapaan akrabnya.
Selama ini, lanjut dia, masalah lingkungan menjadi topik pembahasan serius di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Sampang. Sebab, melihat kondisi yang ada di sekitar pantai Kota Bahari yang dijadikan semacam Tempat Pembuangan Sampah (TPS). Padahal menurutnya pantai adalah bagian dari sumber penghidupan atau mata pencaharian sebagian masyarakat yang hidupnya bergantung dengan isi laut alias nelayan.
“Itu justru kemarin kita bahas di Banggar begitu, bagaimana menurunkan hal tersebut. Bahkan ada hal menarik sebenarnya, seakan-akan pantai ini tempat pembuangan sampah, contohnya rumah makan sepanjang jalan di Camplong itu langsung dibuang ke pantai. Padahal pantai adalah sumber kehidupan bagi saudara-saudara kita yang ada di laut. Ini justru kita di Bangggar menekan hal tersebut, jangan sampai mencuci tangan langsung jatuh ke laut atau mungkin toiletnya bisa begitu. Lah ini menjadi perhatian serius di Banggar kemarin,” pungkasnya. (raf/lum)