Didatangi Satgas NU Peduli Covid-19, Ketua DPRD Sampang akan Panggil TAPD-Satgas Covid-19 Pemkab

Madura, Politik, Sampang4,357 views

MADURANEWS.CO, Sampang- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, berencana akan memanggil Tim Satgas Covid-19 pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat dan Tim Anggaran dan Pendapatan Daerah (TAPD). Itu setelah DPRD Sampang didatangi Tim Satgas Peduli Covid-19 PCNU Sampang.

Usai pertemuan, Ketua DPRD Sampang Fadol menjelaskan bahwa Tim Satgas Peduli Covid-19 PCNU Sampang datang dengan membawa sejumlah aspirasi terkait penanganan Covid-19 di Kabupaten Sampang. Menurutnya, beberapa aspirasi yang dibawanya sejalan dengan pembahasan yang sedang hangat di internal DPRD Sampang terkait penanganan Covid-19.

Bahkan, Fadol mengaku bahwa pihaknya telah beberapa kali menyampaikan aspirasi yang senada dengan yang dibawa oleh Tim Satgas Covid-19 PCNU Sampang. “Karena aspirasi teman-teman PCNU sejalan dengan aspirasi kami, maka kami pun sebenarnya sudah menyampaikannya kepada Pemkab,” katanya, Kamis (28/5/2020).

Hanya saja, lanjut dia, memang ada yang perlu ditindaklanjuti terkait informasi terbaru bahwa ada pasien terkonfirmasi Covid-19 di Sampang yang ditangani atau diisolasi di rumah dengan alasan dua tempat pelayanan ruang isolasi yang disediakan Pemkab Sampang sudah penuh. Maka itu, pihaknya akan memanggil Tim Satgas Covid-19 Pemkab Sampang.

“Makanya nanti kami akan tindak lanjuti informasi pasien terkonfirmasi Covid-19 yang diisolasi mandiri di rumah dan bukan di ruang isolasi khusus. Nanti kami akan panggil tim satgas Pemkab. Nanti kami juga akan minta gedung isolasi baru selain BLK dan RSUD,” tegasnya.

Fadol juga mengaku diminta untuk melakukan sidak ke gedung isolasi BLK dan RSUD Mohammad Zyn. Itu untuk memastikan apakah benar kapasitas dan pelayanan dua ruang khusus isolasi tersebut sudah penuh. “Soal sidak, kami masih akan bahas dengan anggota,” ungkapnya.

Di sisi lain, dia mengungkapkan bahwa adanya pandemi Covid-19 diakuinya menjadi pintu mengetahui adanya data-data amburadul tentang penanganan kemiskinan di Kabupaten Sampang. Itu terjadi karena ketidaksinkronan data antar organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

“Bukan karena saat pandemic saja, tapi kapanpun itu, kami berharap ada server data independen yang mendata dan mengelola data kemiskinan di Sampang. Karena kami meyakini, jika pendataan dan pengelolaan dilakukan dengan benar maka pengentasan kemiskinan akan cepat teratasi dan turun dengan sendirinya. Dalam waktu dekat ini, selain tim Satgas, kami juga akan panggil TAPD untuk menanyakan laporan periodik penggunaan anggaran Covid-19 di Sampang,” ungkapnya.

Sementara itu, Penanggung Jawab Posko NU Peduli Covid-19 PCNU Kabupaten Sampang Mas’udi Kholili mengatakan, pihaknya membawa sejumlah catatan penting terkait penanganan Covid-19 di Sampang yang dinilainya masih belum maksimal. Di antaranya terkait pelayanan kesehatan, dampak ekonomi, sikap pemerintah pada masa new normal khususnya bagi pencari ilmu di lingkungan pesantren, pengelolaan data dan informasi yang sampai sekarang masih terkesan kurang transparan dan tidak selaras dengan Gugus Tugas Covid-19 Pemprov Jawa Timur.

“Harapan kami itu, gugus tugas Kabupaten jangan hanya merilis saat ada penambahan kasus Covid-19 saja, melainkan perkembangan hari demi hari kasus Covid-19 di Sampang benar-benar tersampaikan kepada masyarakat agar masyatakat itu juga tau tanpa harus bertanya-tanya lagi dan bukan malah menjadi  potensi kegaduhan,” ujarnya.

Soal pelayanan kesehatan, pihaknya mengaku saat ini mengantogi informasi adanya pasien terkonfirmasi Covid-19 asal Kecamatan Kota Sampang yang penangan isolasinya dilakukan sacara mandiri di rumah, bukan dilakukan isolasi khusus di tempat yang sudah disediakan oleh Pemkab Sampang. Hal ini dikhawatirkan berakibat fatak bagi warga sekitarnya.

“Walaupun isolasi mandiri sebenarnya diperbolehkan, cuma apakah ada jaminan kepada warga sekitarnya. Nah kami berharap ada solusi dari Pemkab agar segera menambah ruang isolasi baru jika alasannya  ruang isolasi di BLK dan RSUD penuh. Toh sebenarnya kan ada dana sekitar Rp 53 miliar bagi bidang kesehatan, menurut DPRD,” tuturnya usai bertemu DPRD Sampang.

Terkait permasalahan dampak ekonomi akibat wabah Covid-19, pihaknya menilai masih amburadul. Itu terbukti dari adanya ketidaksinkronan data dan lemahnya koordinasi antara Dinas Sosial (Dinsos) dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sebagai leading sector penanganan dampak ekonomi dan sosial.

“Kan ada juga dana Jaring Pengaman Sosial senilai Rp 87 miliar. Harapan kami sih, bagaimana dana itu benar-benar dialokasikan kepada yang benar-benar berhak, termasuk guru ngaji, guru honorer yang dirumahkan ataupun lainnya dan tidak terjadi tumpang tindih dengan bantuan lainnya,” ungkapnya.

Tim Satgas Covid-19 PCNU Sampang juga meminta pemerintah mulai nenyisir kedisiplinan masyarakat Sampang dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19. Sebab, saat ini masih banyak masyarakat yang enggan memakai masker sebagai salah satu upaya pencegahan. (vid/lum)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *