Droping Air Bersih untuk 62 Desa Belum Jelas

MADURANEWS.CO, Sampang– Sebanyak 62 Desa di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, belum mendapatkan titik terang terkait dengan droping air bersih yang akan di salurkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Setempat. Hal itu dikarenakan BPBD Kota Bahari sampai saat ini belum mendapatkan petunjuk daripada BPBD Provinsi Jawa Timur.

Hubungan Pelanggan (Hublang) Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM) Sampang, Supri Mengatakan, kalau pihaknya sudah mengkonfirmasi terkait Droping air bersih di Kota Bahari. Namun menurut dia, sampai saat ini belum mendapatkan informasi dan petunjuk dari Provinsi. Hal itu pihaknya lakukan karena menurut dia anggaran daripada droping air bersih tersebut bersumber dari Provinsi.

“Jadi kami masih menunggu, sedangkan permohonan sebagian sudah ada yang masuk,” katanya, Senin (07/08/2023).

Ia kemudian juga menuturkan kalau pihaknya sudah menyiapkan sebanyak 2 buah kendaraan tangki air untuk mengangkut dan mendistribusikan air bersih ke desa yang terdampak kekeringan di 14 kecamatan di Kota Bahari. Padahal menurut dia bulan Agustus ini merupakan puncak daripada kekeringan di Kota Bahari. Namun, sampai saat ini belum ada informasi dan kejelasan lanjutan daripada pihak BPBD.

Lebih lanjut, Supri juga mengungkapkan bahwa beberapa data yang diperlukan dari pihaknya oleh BPBD, menurut dia sudah diajukan semua ke Provinsi. Adapun untuk rinciannya ialah, 1 tangki berisikan 4 ribu liter. Sedangkan untuk rinciannya menurut dia ada di kebijakan BPBD. Dengan biaya yang disesuaikan dengan jarak yang akan ditempuh atau lokasi dari pada desa masing-masing yang akan didistribusikan air bersih tersebut.

“Kalau untuk warga mandangin saya kurang tahu, mungkin bisa ditanyakan ke BPBD,” terangnya.

Sedangkan disisi lain, Kepala Seksi (Kasi) Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang, Mohammad Imam menyampaikan, kalau pihaknya belum bisa memastikan kapan droping air tersebut bisa didistribusikan. Karena menurut dia, saat ini pihaknya masih menunggu informasi daripada BPBD Provinsi.

“Dan kami masih belum bisa memperkirakan waktunya,” tukasnya. (san)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *