Bapemperda Minta OPD Lengkapi Ini dalam Rapaerda Pajak dan Retribusi Daerah

MADURANEWS.CO, Sampang– Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, mengungkap bahwa ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sampang yang belum menyertakan nilai dari hasil pajak dan retribusi dalam finalisasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Hal tersebut disampaikan oleh Agus Husnul Yakin ketika di Rapat Paripurna dengan acara nota penjelasan Bupati terhadap raperda APBD Tahun 2024, persetujuan bersama raperda pajak daerah dan retribusi daerah serta pengumuman akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang, Senin (16/10/2023).

Anggota Bapemperda DPRD Sampang, Agus Husnul Yakin mengatakan, bahwa pihaknya perlu menyampaikan secara khusus di Paripurna tersebut kepada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda), termasuk juga komandan dari Tim Raperda kabupaten. Bahwa nantinya dalam rangka penyelarasan akhir dari Raperda tersebut, akan ada paraf sebelum disampaikan evaluasi permohonan kepada gubernur Jawa Timur.

“Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini perlu paraf dari Bapemperda beserta bagian hukum,” katanya.

Kemudian Ia menambahkan, bahwa hal tersebut perlu pihaknya selaraskan karena pada akhir pembahasan finalisasi dibeberapa waktu lalu, menurut Agus ada beberapa OPD yang belum memasukkan nilai-nilai dari pajak dan retribusi, termasuk juga penyampaian potensi. Semisal potensi parkir, itu lokasinya dimana saja, terus bobotnya berapa. 

“Kalau ada potensi-potensi seperti itu, hasil analisa kenapa parkir itu kok meningkat pendapatannya harus dimasukkan, baik itu  bertambahnya lokasi, karena bertambahnya luasan, karena bertambahnya tenaga dan seterusnya,” ujarnya.

Karena itu menjadi syarat yang harus dilampirkan dalam penyampaian laporan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), termasuk juga kepada gubernur Jawa Timur.

“Kami cuma ingin memastikan bahwa seluruh OPD yang ada disidang pembahasan bersama ini tidak ada yang terlewatkan,” tukasnya. (san)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *