MADURANEWS.CO, Sampang– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait anggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Bahari tahun 2024.
Dalam penyusunan anggaran Pemilukada itu, KPU Sampang, Jum’at (18/08/2023) juga telah melakukan koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat guna membahas penyusunan anggaran tersebut.
Kepala KPU Sampang, Addy Imansyah mengatakan, bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan DPRD Sampang, terkait dengan penyusunan anggaran Pemilukada tahun 2024. Ia mengaku kalau pihaknya mengajukan anggaran sebesar 51,5 miliar untuk pilkada. Setelah melakukan koordinasi, menurutnya DPRD Sampang juga akan mendorong bahkan akan memfasilitasi, tim anggaran daerah untuk secepatnya membahas bersama daripada anggaran pilkada 2024 tersebut.
Selain itu, Addy juga menuturkan kalau pihaknya sudah beberapa kali rakor dan mempertimbangkan banyak hal, termasuk ketersediaan anggaran atau kapasitas anggaran daerah. Setelah melakukan rasionalisasi dan telaah bersama dan sebagainya, Angka Rp 51,5 miliar itulah yang menurutnya yang akan disodorkan. Sebelum angka Rp 51,5 miliar itu, pihaknya sempat mengajukan anggaran pilkada tersebut sebesar Rp 58 miliar.
Namun karena pihaknya mempertimbangkan kemampuan dan sebagainya, pihaknya telah melakukan telaah lagi dengan mengurangi beberapa aitem yang berpengaruh cukup signifikan untuk pengurangan anggaran. Misalnya menurut Addy, yang awalnya pihaknya memperkirakan ada 6 pasangan calon, pihaknya kurangi 2 menjadi 4. Kemudian jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) juga dikurangi dengan menambah pemilih per-TPS. Sehingga dari sebelumnya jumlah TPS 1800 sekian menjadi 1404. Hal itu yang menurutnya kemudian menjadi salah satu faktor adanya pengurangan rancangan biaya pilkada dari Rp 58 menjadi 51,5 miliar.
“Nanti DPRD akan secepatnya meminta kepada tim anggaran daerah untuk menelaah satu persatu dan mengecek lagi, sehingga nanti benar-benar pas dan ada kesepakatan antara KPU dan Pemkab yang nanti pada proses-proses berikutnya akan ada penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD),” katanya kepada maduranews saat dihubungi via celulernya.
Addy juga menambahkan, bahwa pihaknya akan mengupayakan secepat mungkin dan secara intensif akan melakukan Koordinasi-koordinasi lanjutan dengan tim anggaran daerah, guna mengecek bersama satu persatu lagi, sampai benar-benar rasional daripada anggaran pilkada 2024 tersebut.
“Jadi bisa naik, bisa turun begitu. Tapi kita akan tetap serasional mungkin untuk mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, tanpa mengurangi esensi dari tahapan pilkada itu sendiri begitu,” tuturnya.
Kemudian Addy juga mengungkapkan, kalau pihaknya dan DPRD sudah sepakat kalau dibulan agustus ini ada kesepakatan nilai atau Nominal daripada anggaran pilkada 2024. Karena menurutnya nanti kemungkinan di bulan oktober kalau tidak ada perubahan, pihaknya akan mengusulkan kepada bupati untuk penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah. Sehingga nanti dibulan november akhir tahun 2023 ini, pihaknya sudah fokus melaksanakan tahapan-tahapan dari pilkada tersebut.
“Insyaallah semua sudah on the track sesuai dengan jadwal, dan kami kira tadi sudah ada pemahaman bersama bagaimana mengupayakan agar secepatnya saran anggaran pilkada tahun 2024 ini dapat disepakati,” pungkasnya. (san)
