Minta Pendidikan Pesantren juga Diukur, Ketua Dewan Pertanyakan Data BPS soal IPM dan Kemiskinan

MADURANEWS.CO, Sampang- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, Menilai perlunya pembaruan data tentang Kota Bahari yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS) Setempat.

Ketua DPRD Sampang, Fadol Mengatakan Eksekutif dan Legislatif Kota Bahari menilai cukup sulit untuk melakukan pembaruan data yang ada di BPS saat ini, meskipun penggantian data itu sangat diperlukan. 

Pembaruan data yang ia sampaikan bukannya tanpa alasan, namun karena ketidak percayaan dirinya terhadap kemiskinan di Sampang yang terus ada di posisi paling buncit meskipun itu ada penurunan.

“Kita memang sering membicarakan Sampang itu paling miskin . Ini salahnya dimana gitu loh? Kok kita bisa miskin? Artinya kita semacam tidak percaya dengan data itu. Saya pikir ini harus ada pembaruan data. Seperti apapun pemerintah daerah, baik legislatif maupun eksekutif di kabupaten Sampang untuk merubah data itu sudah tidak mungkin,” katanya.

Anak usia sekolah yang notabene masuk indikator Sampang miskin, yang masuk pesantren dan tercatat putus sekolah oleh BPS. Itu yang menjadi salah satu faktor kenapa Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (SDM) di kota Bahari selalu terendah ketimbang kabupaten/kota di Jawa Timur. Hal itu berdasarkan data penelitian dan kajian yang dilakukannya.

“Saya pernah mengadakan kajian, penelitian, kenapa sampang ini selalu terendah? Karena memang banyak anak usia sekolah di Sampang, ini di BPS tercatat anak putus sekolah. Inikan bagian dari indikator Sampang miskin,” tuturnya.

Kemudian dia menambahkan, akan tetap percuma nantinya kalau Eksekutif dan Legislatif di kota Bahari yang mati-matian untuk menurunkan angka kemiskinan dan menaikkan IPM itu, kalau BPS belum memasukkan pesantren itu sebagai kriteria dan memiliki kuesioner sendiri.

“Sejauh, sekuat apapun kita berusaha meningkatkan IPM di Sampang akan tetap aja rendah. Kecuali, menjadi kuesioner sendiri pesantren itu juga masuk di kriteria di BPS,” tambahnya.

Fadol juga menegaskan, pembenahan data di BPS Sampang saat ini adalah jalan satu-satunya untuk bagaimana meningkatkan IPM dan menurunkan angka kemiskinan kota Bahari yang no 1 di Jawa timur itu.

Dia juga mengungkapkan peluang BPS untuk menjadi sumber data yang diperlukan semua Lembaga di Indonesia ini akan segera terwujud seperti saat kepemimpinan Presiden ke 6 Indonesia.

“Kayaknya BPS akan diberi peran lagi. Seperti dieranya pak SBY dulu yang datanya satu pintu dari BPS. Kalau mau membenahi Sampang terkait IPM dan kemiskinan, benahi data BPS-nya.

Saat disinggung langkah Pihaknya menyikapi data BPS, Orang no 1 di Legislatif Kota Bahari itu mengaku kalau Pihaknya sudah menyampaikan pentingnya pembaruan data di BPS itu saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) kabupaten Sampang tentang perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD).

“Kalau dewan sendiri, karena kita pemerintah daerah ini sudah saya sampaikan secara resmi waktu musrenbang perubahan RKPD. Sudah disampaikan bahwa yang perlu dibenahi ini di data,” pungkasnya. (raf)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *