Dituntut Massa Aksi, Ketua DPRD Sampang Upload Status Tolak Kenaikan Harga BBM


MADURANEWS.CO, Sampang- Sejumlah warga yang mengatasnamakan diri Masyarakat Sampang Bersatu (MSB) melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, Senin (05/09/2022). Mereka menuntut agar wakil rakyat di Kabupaten Sampang menolak kenaikan harga BBM dengan upload status di medsos-nya masing-masing.

Massa menyampaikan tuntutan tersebut dengan berorasi sambil membakar ban bekas di depan Kantor DPRD Sampang. Dalam orasinya, massa menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar.

Sejurus kemudian, Ketua DPRD Sampang Fadol bersama dua wakil ketua DPRD Sampang Fauzan Adhima dan Rudi Kurniawan keluar menemui para demonstran.

Dihadapan para demonstran, Ketua DPRD Sampang Fadol menyatakan sepakat dengan tuntutan demonstran dan langsung update status di medsos pribadi dan DPRD Sampang.

“Kita secara personal atau lembaga meng-uploud di media sosial bahwa kita juga menolak kenaikan BBM ini dengan hastag PRESIDEN RI, DPR RI, KEMENTERIAN SDM dan KEMENTERIAN KEUANGAN, serta menolak BLT BBM,” kata Fadol.

Lebih lanjut, Korlap Aksi Sulhan merinci bahwa pihaknya membawa tiga tuntutan. Pertama, DPRD Kabupaten Sampang mempublikasikan pembatalan kenaikan harga BBM di akun media sosial masing-masing dengan hastag PRESIDEN RI, DPR RI, KEMENTRIAN SDM dan KEMENTERIAN KEUANGAN selambat-lambatnya 2 x 24 jam. Kedua, DPRD Kabupaten Sampang mengirim surat pembatalan kenaikan harga BBM kepada Presiden RI dan DPR RI mengatasnamakan instansi DPRD Kabupaten Sampang. Ketiga, DPRD Kabupaten Sampang menolak dengan tegas BLT BBM di depan masyarakat Sampang.

“Saya minta ke bapak karena ada di sini dan bapak yang satunya menguploud di media sosialnya dengan penolakan harga BBM dengan hastag PRESIDEN RI, DPR RI, KEMENTERIAN SDM dan KEMENTERIAN KEUANGAN. Terus dewan yang tidak ada di sini, di-upload selambat-lambatnya dua kali dua puluh empat jam,” tegas Sulhan.

“Ketika ada salah satu dewan yang tidak men-guploud maka kita perlu pertanyakan ketua ini seperti apa pengaruhnya kepada dewan yang lain,” imbuhnya. (c2/lum)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *