Honorer K2 Sampang Ngadu ke Dewan, Ini yang Dituntut

Madura, Politik, Sampang5,898 views


MADURANEWS.CO, Sampang- Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Sampang mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, Jumat (17/7/2020). Mereka mengadukan nasib dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemruerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang.

Di Ruang Komisi Besar DPRD Sampang, perwakilan FHK2I ditemui oleh Komisi I dan IV, serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat. 

Anggota Komisi IV DPRD Sampang Mohammad Farok menceritakan bahwa perwakilan FHK2I mengadukan tentang buramnya kuota pengambilan dan proses seleksi PPPK.

Menurutnya, kedatangan rombongan FHK2I tersebut sebagai tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang mempertanyakan tentang kepastian kuota pengambilan PPPK di lingkungan Pemkab Sampang.

“Ini sebagai tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya, dimana mereka (FHK2I, red) menuntut Pemkab Sampang segera mengumumkan hasil rekrutmen PPPK yang dilakukan pada bulan Februari lalu,” katanya.

Dikatakannya, sampai saat ini nasib tenaga honorer K2 Kabupaten Sampang dalam kondisi digantung oleh Pemkab Sampang. Sebab, dalam seleksi terakhir hingga kini belum diumumkan secara resmi kuota yang dibutuhkan Pemkab Sampang padahal sejumlah daerah di Indonesia sudah mengeluarkan pengumuman resmi terlait kelulusan seleksi tersebut.

“Mereka menduga ada permainan dalam proses seleksi, bahkan intrik by order kian kuat setelah tahapan pengumuman seleksi yang tidak transparan,” ujarnya menceritakan aspirasi FHK2I.

Politisi PPP itu menceritakan, dari 925 tenaga honorer K2 yang mencoba peruntungan nasib dalam seleksi PPPK tersebut, 441 orang di antaranya dinyatakan lulus passing grade. Sayangnya, hingga saat ini Pemkab Sampang belum mengumumkan secara resmi kepastian kuota yang dibutuhkannya.


“Kan tidak mungkin 441 peserta yang lulus itu diambil semua karena Pemkab Sampang harus menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” imbuhnya.

Berdasarkan hasil rapat kerja terakhir Pemkab Sampang hanya bisa menerima maksimal 200 orang PPPK.

“Karena dalam pertemuan terakhir, Pemkab Sampang kemungkinan hanya bisa mengambil sekitar 150 hingga 200 orang untuk kebutuhan PPPK nantinya,” tegasnya.

Hanya saja, jelas Farok, audiensi kali ini belum juga menghasilkan kejelasan jumlah kouta yang dibutuhkan karena kepala BKPSDM Kabupaten Sampang berhalangan hadir dengan alasan ada kegiatan kedinasan yang tidak bisa diwakilkan.

“Kami sudah berkirim surat dan pihak BKPSDM akan segera menghubungi Komisi I dan IV untuk mengkonfirmasi kepastian kuota PPPK dalam waktu dekat,” jelasnya.

Pihaknya berharap Pemkab Sampang segera mengumumkaan jumlah kouta PPPK yang dibutuhkannya. 


“Kami meminta agar Pemkab Sampang segera mengumumkan secara resmi kepastian kuota PPPK itu, karena jika kondisi itu dibiarkan maka informasi liar dimasyarakat akan terus melebar luas,” harapnya. (dul/lum)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *