MADURANEWS.CO, Sampang- Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, berjanji tak akan rebutan untuk menjadi pengelola sebuah destinasi wisata. Disporabudpar mempersilahkan masing-masing pihak baik desa maupun swasta untuk mengelola dan mengembangkan destinasi wisata di Kabupaten Sampang.
Bahkan, hingga saat ini destinasi wisata di Kabupaten Sampang rata-rata dikelola oleh pihak desa dan pihak ketiga.
Kepala Disporabudpar Sampang Marnilem mengatakan, pihaknya tidak berambisi untuk mengelola sebuah destinasi wisata alih-alih yang terpenting wisata itu ada di Sampang.
“Tidak ada, jadi (bagi) kita itu tidak perlu dikelola siapa, dikelola Pemda atau siapa, yang penting ada di Sampang. Wisata itu (yang terpenting) ada di Kabupaten Sampang, silahkan dikelola desa iya, dikelola swasta silahkan, dikelola investor ya silahkan,” katanya, Senin (14/11/2022).
Dia mencontohkan bahwa wisata Waduk Nepa yang ada di Kecamatan Banyuates tidak dikelola oleh Pemkab Sampang. Destinasi wisata pantai Lon Malang justeru dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) setempat.
“Kalau di Camplong dikontrak ya sudah, kebetulan dibayar Rp 4.750.000 ke PAD. Yang lainnya tidak ada (setoran ke PAD, red). Kalau Lon Malang itu ikut BUMDes. Waduk Nepa juga bukan milik Pemda. Camplong itu masuknya Rp 4.750.000 setiap bulannya karena dikontrakkan ke pihak ketiga. Lon Malang itu kontribusi parkir/ retribusi parkir, itu setiap tahunnya Rp 15 juta (setor ke PAD, red),” jelasnya.
Diungkapkannya, Pemkab Sampang sangat senang dengan adanya pariwisata di tiap-tiap desa. Oleh karena itu pihaknya mempersilahkan kalau memang ada tempat yang berpotensi jadi jujugan wisatawan untuk segera dibentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).
“Jadi seperti itu, kalau ada potensi kayak di Aeng Sareh buat Pokdarwis silahkan kelola. Pemda ini senang desa wisata (ada) di mana-mana. Kelola sendiri, hasilnya diambil sendiri, silahkan bentuk Pokdarwis di desa,” ungkapnya.
Kebijakan itu diambil, lanjut dia, agar perekonomian masyarakat bisa bekembang pesat. Menurutnya, perkembangan ekonomi masyarakat itu jauh lebih penting daripada rebutan pengelolaan. Apalagi, kata dia, Pemkab Sampang sudah punya pendapatan yang lain meskipun bukan dari destinasi wisata daerah.
“Sekarang Pemda itu punya pemasukan sendiri, yang penting masyarakatnya di sini, dampaknya dari adanya wisata itu bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Itu lebih berdampak secara ekonomi itu yang dipentingkan,” tukasnya. (raf/lum)
