Di Hadapan Banggar DPRD Sampang, Tim Satgas Covid-19 Gagap Jelaskan Penggunaan Anggaran

Madura, Politik, Sampang4,047 views

MADURANEWS.CO, Sampang- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang benar-benar memanggil Tim Satgas Covid-19 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) setempat, Jum’at (8/5/2020). Mereka melakukan rapat tertutup di Ruang Komisi Besar DPRD Sampang.

Berbekal data temuan sidak sebelumnya (6/5), Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sampang meminta Tim Satgas Covid-19 Pemkab Sampang menjelaskan secara rinci per item anggaran yang telah digunakan. Itu untuk mencocokkan dengan temuan fakta di lapangan saat perwakilan pimpinan bersama anggota DPRD Sampang melakukan sidak ke Posko Covid-19 di Jembatan Timbang, Jrengik. 

Sayangnya, Tim Satgas Covid-19 gelagapan saat diblejeti satu per satu penggunaan anggaran penanganan dan penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Sampang. Sebagian besar pertanyaan Banggar tidak terjawab dengan baik. Bahkan, Banggar menemukan sejumlah sajian data yang tidak bisa dijabarkan sebagai rasionalisasi anggaran yang telah terserap dalam upaya meminimalisir sebaran virus Corona atau Covid-19 di Kabupaten Sampang.

Anggota Banggar DPRD Sampang Moh Iqbal Fatoni mengaku kecewa dan menganggap Tim Satgas Covid-19 tidak merealisasikan dengan baik atas penggunaan anggaran. Sebab, saat ditanya Banggar, Tim Satgas tidak bisa menjawab secara pasti dan seringkali hanya menggunkan perkiraan.

“Ini sama saja kami (Banggar, red) berbicara dengan kumpulan peramal. Data pengajuan dan serapan sudah lengkap, tapi saat ditanya rinciannya tidak bisa menjabarkan dengan rinci. Ini kan aneh,” katanya usai rapat.

Bukan, lanjut dia, Banggar juga menemukan adanya serapan anggaran yang diperuntukkan pada relawan dan tenaga medis yang hingga kini tidak terealisasi. “Laporan yang kami terima sejumlah tenaga medis dan relawan Covid-19 di lapangan belum menerima upah, sehingga kami khawatir nanti terjadi kegiatan mogok kerja. Yang jelas ini akan mengganggu proses penanganan sebaran Covid-19,” ujarnya.

Dia menilai Tim Satgas tidak mampu mengelola dengan baik atas anggaran untuk pengobatan habis pakai dan alat kesehatan (alkes) seperti alat pelindung diri (APD) yang mencapai Rp 2,2 miliar lebih. Sebab, di lapangan masih ditemukan adanya petugas yang membawa masker sendiri.

“Sayangnya ketika kita melakukan Sidak beberapa waktu lalu kami melihat ada petugas yang masih menggunakan masker dengan membeli sendiri. Jadi kemana anggaran yang sudah ada,” tanyanya heran.

Dengan kondisi tersebut, kata dia, Banggar meminta Tim Satgas Covid-19 melakukan perbaikan dan disajikan dalam data lengkap beserta rinciannya dalam rapat selanjutnya. Itu untuk menjamin keterbukaan informasi publik dari proses penanganan sebaran virus Corona sehingga dapat diketahui secara langsung oleh masyarakat luas.

“Kami harap semangat Bupati dan Wakil Bupati Sampang juga berjalan lurus dengan kinerja dinas terkait,” harapnya.

Sementara itu, Ketua TAPD Kabupaten Sampang Yuliadi Setiawan mengatakan bahwa rapat koordinasi dengan Banggar tersebut untuk berkoordinasi tentang penanganan dan serapan anggaran Covid-19. “Ada beberapa dinas terkait yang ditugaskan langsung untuk melakukan penanganan dari berbagai sisi. Salah satunya Dinkes, BPBD, Diskominfo, Dishub dan beberapa dinas terkait lainnya,” ucapnya.

Dia mengakui bahwa dalam rapat tersebut memang masih ada yang perlu diperbaiki terkait dengan rincian penggunaan anggaran. “Memang ada sedikit ketidakpuasan dari hasil rapat tentang rincian anggaran, tapi telah disepakati akan ditindaklanjuti dengan pertemuan lanjutan baik dengan banggar ataupun dengan komisi kemitraan,” tuturnya.

Pihaknya menjamin akan adanya keterbukaan informasi kepada publik terkait proses penanganan ataupun yang berhubungan dengan anggaran untuk bencana non alam tersebut. Maka itu, pihaknya mengaku selalu siap untuk melakukan koordinasi dengan legislatif dan pihak terkait lainnya. (dul/lum)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *