MADURANEWS.CO, Sampang- Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, menyatakan bahwa mulai ada pergerakan kenaikan harga sembako menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023.
Kabid Perdagangan Diskopindag Sampang Sapta N Ramlan mengatakan, sebagian dari harga komoditi mengalami kenaikan. Kenaikan harga komoditi tersebut masih berkisar angka Rp 1000 rupiah sampai Rp 2000.
“Untuk saat ini, terhitung hari Jum’at kemarin yang sudah mengalami kenaikan itu cabe rawit, cabe besar, telur ayam ras, indomie goreng, bawang merah, tepung terigu, pisang raja, dan jeruk lokal. Kayak telur ayam 30 ribu, cabe merah besar dari 24.500 menjadi 25 ribu. Jadi berkisar 1000 sampai 2000 kenaikannya, tidak begitu signifikan,” katanya kepada maduranews, Senin (05/11/2022).
Kemudian dia menuturkan kalau pihaknya setiap satu Minggu sekali melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia(Kemendagri) terkait Pemantauan inflasi di daerah yang dilaksanakan secara Daring. Data yang didapatkan dari pencacah di lapangan akan direkab oleh pihaknya untuk dilaporkan ke Inspektorat yang kemudian akan diteruskan ke Kemendagri dan dimasukkan ke Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP).
“Karena kita kan setiap hari harus mengisi di aplikasi SP2KP, itu kami ambil datanya dari pencacah, terus kita rekab karena ada beberapa komoditi yang harus kita laporkan ke inspektorat, nanti inspektorat mengirim ke Kemendagri. Itu setiap hari Senin selalu ada daring dengan Kemendagri terkait dengan pemantauan Inflasi di daerah,” tambahnya.
Sapta juga mengungkapkan kalau musim penghujan, petani belum Panin dan busuknya cabai di petani karena curah hujan yang cukup tinggi, berpengaruh terhadap pasokan cabai di pasar yang menyebabkan harganya mengalami kenaikan.
“Memang fluktuatif kenaikannya. Kalau seperti cabai itu kalau seperti bulan-bulan sekarang musim hujan kan belum panen dan kalau musim hujan kan banyak busuk. Itu otomatis pasokan dari daerah penghasil jadi berkurang ke kita,” ungkapnya.
Selanjutnya, dia menyampaikan harapan pihaknya terhadap pedagang agar tidak melakukan penimbunan terhadap kebutuhan pokok yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Dirinya juga menjelaskan bahwa kenaikan harga komoditi itu merupakan mekanisme pasar yang pihaknya tidak punya wewenang untuk menekan atau membatasi harga dari komoditi tersebut. Karena menurutnya Diskopindag hanya punya wewenang untuk memantau harga di pasar itu sendiri.
“Tidak ada mas, karena kita kan kalau harga itu kan sudah masuk ke mekanisme pasar, kita tidak bisa terkait dengan pembatasan harga. Tugas kami hanya memantau dari perkembangan harga itu sendiri. Cuma harapan kita dari Diskopindag ini khusus pedagang jangan sampai menimbun barang komoditi yang dibutuhkan masyarakat,” tuturnya.
Sampai saat ini, menurut Saota, Kota Bahari hanya memiliki 25 pasar yang dikelola langsung oleh Pemda yang tersebar di setiap kecamatan. Dan di tiap pasar tersebut terdapat tim pencacah yang berasal dari pihaknya yang bertugas memantau. Dari 14 kecamatan hanya Kecamatan Jrengik yang tidak memiliki pasar yang dikelola Pemda.
“Sementara ini tidak ada, cuman kita akan melakukan pemantauan langsung ke pasar. Kita sudah punya 14 pencacah di setiap kecamatan, minus Jrengik . Karena Jrengik kita tidak punya pasar daerah. Itu yang di Kottah bukan pasar daerah, itu awalnya mungkin pasar yang dibangun koperasi cuman sekarang dikelola oleh BUMDes. Kita hanya punya 25 pasar yang dikelola oleh pemerintah daerah dan di masing-masing kecamatan kita punya 1 tenaga pencacah,” tuturnya.
“Jadi, setiap harinya itu teman-teman ke pasar memantau komoditi gimana, perkembangannya gimana, stoknya gimana dan biasanya dihari tertentu kayak kemarin menjelang hari raya, maulid dan Nataru kita akan pantau ke pasar, seperti itu,” imbuhnya. (raf)