Panja LHP DPRD Sampang Soroti 21 Paket Proyek yang Jadi Temuan BPK

Madura, Politik, Sampang4,500 views

MADURANEWS.CO, Sampang- Panitia Kerja (Panja) LHP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, menyoroti 21 paket proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat. Pasalnya, 21 paket pekerjaan yang dibayai negara itu menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Panja LHP menilai, organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sampang sangat lemah dalam hal kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dalam realisasi anggaran kegiatan tahun 2019. Itu dikethui setelah keluarnya rincian audit yang dilakukan oleh BPK Provinsi Jawa Timur dengan Nomor 506/S-HP/XVIII.SBY/06/2020 yang ditandatangani oleh Joko Agus Setyono.

Dalam berkas tersebut, BPK menemukan adanya ketidakpatuhan OPD di lingkungan Pemkab Sampang terhadap ketentuan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara.

Adapun temuan tersebut terkait dengan realisasi belanja hibah yang diserahkan kepada masyarakat dalam kegiatan penyehatan lingkungan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) yang tidak sesuai ketentuan minimal sebesar Rp 1.379.192.422,74.

12 paket pekerjaan belanja modal pada tiga OPD di lingkungan Pemkab Sampang tidak sesuai kontrak sebesar Rp 1.279.079.229,55 dan enam di antaranya belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp 86.147.059,82;

Delapan paket pekerjaan belanja modal jalan irigasi dan jaringan pada 2 OPD di lingkungan Pemkab Sampang tidak sesuai kontrak sebesar Rp 1.088.288.839,31.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Panja LHP DPRD Kabupaten Sampang Agus Husnul Yakin. Menurutnya, saat ini pihaknya terus mengkaji isi catatan yang dikeluarkan oleh BPK pada realisasi program kegiatan 2019, bersama tim internal dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Di sana sudah jelas ada delapan rekomendasi hasil temuan untuk sesegera mungkin diselesaikan oleh Pemkab Sampang,” tegasnya.

Selain itu, politisi Partai Bulan Bintang (PBB) itu berjanji akan melakukan monitoring langsung ke lapangan untuk memastikan kesesuaian antara laporan keuangan dengan realisasi program kegiatan di lapangan.

“Kita lihat saja, tidak menutup kemungkinan nantinya akan turun ke bawah untuk memonitor langsung ke lapangan,” tukasnya. (dul/lum)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *