MADURANEWS.CO, Sampang– Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, mengklaim bahwa setiap tahunnya ada sekitar 100 lebih siswa yang lulus dan mendapatkan ijazah Paket A, B, dan C dari lembaga-lembaga pendidikan kesetaraan yang ada di Kota Bahari.
Kepala Bidang (Kabid) PAUD dan PNFI Disdik Sampang, Dewi Trisna mengatakan, kalau setiap tahun seharusnya angka anak-anak yang dikeluarkan dari pendidikan non formal paket A, B, dan C bertambah. Namun bila berbicara masalah persentase, dia enggan menyampaikan. Karena yang terpenting buat dirinya adalah bagaimana setiap tahunnya itu ada peningkatan jumlah siswa yang lulus.
“Karena ketika ada peningkatan yang lulus otomatis maka akan mengurangi anak tidak sekolah yang cukup besar di Sampang. Yang itu juga akan mempengaruhi IPM kita juga,” katanya kepada maduranews, Rabu (06/08/2025).
Ia menambahkan, kalau Disdik tidak bisa menarget berapa siswa yang harus lulus dari sekolah kejar paket setiap tahunnya. Karena selama dua tahun terakhir dirinya menjabat, Ia mengaku masih fokus untuk bagaimana membuat masyarakat percaya dulu ke pendidikan kesetaraan. Hal itu dikarenakan pendidikan kesetaraan masih dipandang sebelah mata. Ia juga mengajak anak putus sekolah di Sampang untuk melanjutkan sekolah ke PKBM terdekat.
“Karena selama ini kenapa jumlah itu tidak mendokrak kepada kenaikan IPM, karena pengelolaannya belum maksimal. Kalau bicara belum maksimal berarti belum ada upaya-upaya inovasi, yang menimbulkan tidak adanya ketertarikan,” ujarnya.
Sementara untuk biaya di pendidikan kesetaraan, Dewi memastikan bahwa pendidikan non formal tersebut gratis, dan tidak ada pungutan apapun. Karena disitu sudah ada Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dari pemerintah.
“Di pendidikan kesetaraan itu tidak ada penarikan biaya apapun yang disitu sudah ada BOP,” tegasnya.
Tanpa menyebutkan jumlah total pendidikan kesetaraan di Sampang, Dewi mengungkapkan kalau lembaga pendidikan non formal itu sudah ada pengurangan dari pemfilteran yang dilakukan Disdik. Setidaknya sudah ada 2 lembaga yang ditutup dan 2 lainnya juga dalam ancang-ancang penutupan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memperbaiki manajemen dari pendidikan kesetaraan.
“Sehingga lembaga yang sudah terfilter sudah ada greatnya sangat layak, layak, cukup layak, dan tidak layak. Yang tidak layak inilah yang akan terus kami adakan proses pendampingan,” ungkapnya.
Saat disinggung jumlah ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga non formal dibawah Disdik setiap tahunnya, Dewi mengklaim bahwa jumlahnya cukup banyak, dan bahkan bisa lebih dari 100 ijazah untuk siswa yang lulus dari lembaga non formal tersebut.
“Ijazah yang dikeluarkan oleh pendidikan kesetaraan bisa lebih dari 100 untuk siswa yang lulus dari sekolah non formal tersebut,” tukasnya. (san)
