Pemkab Sampang Usulkan Pembangunan Sekolah Rakyat ke Kemensos RI

MADURANEWS.CO, Sampang– Guna mendukung program Pemerintah Pusat terkait Sekolah Rakyat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, Madura, Jawa Timur, mengaku telah mengusulkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Sampang. 

Kabid Jaminan Sosial (Jamsos) Dinsos PPPA Sampang, Erwin Elmi Syahrial mengatakan, kalau Dinsos PPPA sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki Leading Sektor di program Sekolah Rakyat sudah melakukan langkah-langkah untuk pembangunan sekolah tersebut di Sampang. Salah satunya dengan mensurvei lahan yang bisa ditempati pembangunan Sekolah tersebut.

“Yang jelas kalau di kami kemarin masih survei lokasi saja bersama Bappelitbangda dan OPD terkait,” katanya kepada maduranews, Senin (14/04/2025).

Namun Erwin belum bisa memastikan lokasi yang akan dibangun sekolah rakyat itu dimana. Karena ketika tim dari Pemkab Sampang yang terdiri dari pimpinan OPD melakukan survei lokasi, menurut dia dirinya tidak ikut. 

“Kebetulan untuk yang survei lokasi pas itu langsung Kepala Dinas dan tim Kabupaten, mulai BPPKAD, Dinas PUPR, Disdik dan lain-lain,” tuturnya.

Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbangda Sampang, Didi Achmadi membenarkan, kalau Pemkab Sampang memang siap mendukung segala program Pemerintah Pusat, yang salah satunya Sekolah Rakyat. Namun posisi Pemkab Sampang menurut dia bukan mau membangun tapi mengusulkan Sekolah Rakyat tersebut ke Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI). Karena disitu Kemensos RI itu menawarkan ke Kabupaten/ Kota yang akan membangun Sekolah Rakyat untuk mengusulkan, dan Pemkab Sampang sudah mengusulkan pada bulan Ramadhan kemarin.

“Yang jelas sudah ada list lokasi yang akan di survei dalam waktu dekat ini,” ujarnya.

Didi mengungkapkan, kalau untuk lokasi Sekolah Rakyat di Sampang itu ada dua yang sudah Pemkab Sampang survei. Yang mana dua lokasi tersebut terletak di satu Kecamatan, yakni Kecamatan Camplong.

“Untuk lokasi itu ada dua, yaitu di wilayah Desa Taddan yang tanahnya punya Kas Daerah (Kasda) milik Dinas Perikanan. Kemudian alternatif kedua yang di survei ada di Kecamatan Camplong juga, yang kalau tidak salah di Desa sejati Camplong,” pungkasnya. (san)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *