MADURANEWS.CO, Sampang– Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, mengaku bahwa sampai pertengahan tahun 2024 Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pasar masih sangat minim.
Kepala Bidang (Kabid) Pasar Diskopindag Sampang, Subairi mengatakan, bahwa untuk capaian PAD khususnya pasar saat ini masih sangat kecil. Karena masih dalam transisi dari Peraturan Daerah (Perda) lama ke Perda baru, yakni Perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dimana didalam Perda pajak dan retribusi tersebut diatur penarikan retribusi atau pajak di pasar itu dilakukan setahun sekali.
Namun jika sementara pedagang merasa keberatan ditarik tahunan, menurut dia Diskopindag mengeluarkan kebijakan dengan yang merasa berat dengan tahunan itu bisa nyicil bulanan, sementara untuk yang merasa berat bulanan itu bisa nyicil harian.
“Menurut informasi dari semua koordinator pasar, untuk sementara pedagang lebih memilih untuk membayar di akhir tahun tepatnya di bulan ke 10,” katanya kepada maduranews, Jum’at (21/06/2024).
“Untuk capaian PAD pasar sampai bulan mei ini masih 18,15 persen dari target. Seharusnya sampai bulan mei ini capaian itu harus 35 persen. Dengan adanya transisi Perda baru ini, pedagang memilih untuk melunasi di bulan oktober,” tambahnya.
Subairi mengaku kalau minimnya capaian PAD sampai pertengahan tahun 2024 ini tidak ada kaitannya dengan Perda yang baru. Karena menurut dia Perda tersebut bukanlah kendala pihaknya dalam melakukan penarikan retribusi atau pajak pasar, malah menurutnya Perda Retribusi dan Pajak tersebut sangat bagus.
“Karena pedagang bisa membayar tahunan dan ada SKRD-nya ketika pedagang itu melunasi. SKRD-nya itu berupa sewa kios atau Los,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan, target PAD pasar tahun 2024 itu ditetapkan sebesar 6 miliar, dan tetap tidak ada perubahan meskipun ada Perda yang baru. Kalau dari tahun sebelumnya ada penurunan, karena kalau ditahun 2023 lalu target PAD pasar itu sebesar 6,5 miliar.
Namun, menurut Subairi, sekarang karena ada pemindahan wewenang pengelolaan parkir ke Dinas Perhubungan (Dishub), dan ponten ke Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Permukiman (DLH Perkim) target di pihaknya masih cukup besar. Karena dari dua target yang dialihkan itu kurang lebih sebesar 1 miliar. Artinya kalau dibandingkan dengan tahun yang 2023 itu ada kenaikan sekitar 500 juta kalau dihitung dari pengalihan itu.
“Yang parkir ini contoh di pasar Srimangunan yang ditarik ke dishub, kemudian kebersihan itu ke DLH Perkim. Jadi kita cuma menangani urusan pasar saja,” tukasnya. (san)
