MADURANEWS.CO, Sampang– Puluhan masyarakat Desa Petarongan, Kecamatan Torjun mendatangi Unit Layanan Pelanggan (ULP) Perusahaan Listrik Negara (PLN) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, mengeluhkan lemahnya jaringan listrik yang berlangsung bertahun-tahun dan lambannya PLN dalam menyikapi permasalahan tersebut.
Tokoh Masyarakat Desa Petarongan, Nikmat mengungkapkan, alasan pihaknya datang ke ULP PLN Sampang, karena jaringan listrik yang ada di wilayahnya sangat lemah, yang menyebabkan lampu nyalanya redup. Hal tersebut berlangsung sekitar selama 6 tahun. Jaringan yang lemah tersebut juga menyebabkan berbagai alat elektronik banyak yang rusak. Menurut Nikmat, dirinya bersama masyarakat sudah berkali-kali mengajukan penambahan daya ke PLN, namun belum ada tanggapan. Hanya ada survei dan pengukuran saja sekitar 2 tahun lalu.
“Sejauh ini aliran listrik di Desa kami sangat tidak normal. Karena dari jam 16:00 malam, lampu itu nyalanya seperti lilin,” ungkapnya.
Kepala ULP PLN Sampang, Redi Ramadhan menyampaikan, bahwa pelanggan listrik di Sampang memang tarikan listriknya panjang dan jauh dari tiang. Tarikan panjang itu berlangsung sudah lama, karena efek kebutuhan masyarakat terhadap aliran listrik. Menurut dia, mungkin dulu tarikan yang jauh itu belum ada efek, tetapi sekarang efeknya mulai dirasakan dengan lemahnya tarikan.
“Kabupaten Sampang ini kan cukup luas. Kami programnya mulai dari 2025 kemarin memang sedang menyambut baik apapun itu usulan dari masyarakat khususnya terkait tegangan,” katanya.
Ia mengaku akan segera menyikapi lemahnya aliran listrik di Desa Petarongan dengan mengecek ke lapangan. Apabila saat di cek ditemukan penambahan material, maka pihaknya akan segera menyampaikan kebutuhan tersebut. Ia juga meminta masyarakat agar bersabar ketika nanti pihaknya melakukan pengusulan. Karena tidak mungkin material yang dibutuhkan akan langsung instan ada. Karena jika ada perbaikan tegangan, maka dipastikan disitu perlu kebutuhan, seperti kabel, tiang, dan trafo bila diperlukan.
Selain melakukan survei, menurut Redi pihaknya harus ketemu tokoh-tokoh masyarakat dan harus meminta izin ke Pemerintah Desa setempat untuk memastikan ketika dilakukan perluasan itu aman, dan tidak ada penolakan pemasangan tiang baru.
“Pada prinsipnya akan segera kami sampaikan, dan Monggo kalau memang ada yang mau diusulkan bisa langsung ke kami,” tandasnya. (san)
