MADURANEWS.CO, Sampang– Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Madura, menggelar aksi demonstrasi di depan Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Sampang, Madura, Jawa Timur, Rabu (02/10/2024).
Mereka datang dengan membawa empat tuntutan. Yakni, Meminta Polres Sampang menghentikan sementara pemanggilan kepala desa di Sampang hingga proses politik Pilkada Sampang 2024 usai; Mendesak Polres Sampang untuk tidak melakukan pertemuan-pertemuan tertutup dengan kontestan dan atau tim pemenangan Pilkada Sampang 2024; Mendesak Polres Sampang untuk tetap menjaga komitmen netralitas dalam proses Pilkada Sampang 2024; serta Mendesak Polres Sampang menggelar giat sosialisasi terbuka tentang netralitas dan profesionalitas menyambut Pilkada Sampang 2024.
Koordinator Aksi Koalisi Mahasiswa Madura, Faris mengatakan, kalau sengkarut netralitas Aparat Penegak Hukum (APH) dalam proses Pilkada di Kabupaten Sampang, terus menguat. Dia mengaku mendapati beberapa kelompok masyarakat menyaksikan komitmen APH untuk bersikap netral dan profesional dalam kontestasi politik lima tahunan di Kabupaten berjuluk Kota Bahari tersebut.
“Ada sejumlah peristiwa tak wajar yang mengindikasikan dugaan intervensi APH dalam proses politik di Sampang,” katanya.
Menurut Faris, pemanggilan sejumlah kepala desa di Sampang oleh Polres Sampang terkait klarifikasi alokasi Dana Desa ini berkesan begitu tiba-tiba di tengah momentum kompetisi politik di Kota Bahari yang alot. Sehingga, publik menduga ada indikasi politis dalam proses hukum tersebut.
“Bukan tanpa sebab, proses hukum soal klarifikasi distribusi dana desa terkesan tidak etis dan politis karena digelar jelang Pilkada Sampang tinggal beberapa hari,” tuturnya.
Tak hanya itu, Faris juga mengungkapkan, kalau publik juga dikagetkan dengan beredarnya potongan video yang memperlihatkan oknum Polres Sampang yang tengah bertemu dalam ruangan bersama salah satu kandidat Pilkada Sampang. Jika video beredar itu benar, kata dia, maka itu menyalahi sejumlah aturan perundangan tentang netralitas dan profesionalitas Polri.
“Hal itu juga akan mencemarkan marwah Polri. Peristiwa tersebut potensial akan menyulut konflik horizontal masyarakat,” ujarnya.
Faris menuturkan, kalau pihaknya ingin APH untuk konsisten dengan komitmen dan kewajiban konstitusionalnya untuk bersikap netral dan profesional. Karena publik di Sampang ingin proses politik Pilkada Sampang 2024 berjalan aman, adil, dan berkualitas. Menurut dia, masyarakat Kota Bahari menginginkan kompetisi politik di Sampang diisi oleh perang gagasan tanpa intervensi politik APH.
“Masyarakat Sampang mendamba pemimpin visioner yang dekat dan peduli dengan kalangan grassroot, sehingga kompetisi gagasan mesti terus berlangsung tanpa ketakutan dan kegamangan oleh tindakan intervensi AΡΗ,” ungkapnya. (san)
