MADURANEWS.CO, Sampang– Agar segera dapat dinikmati oleh masyarakat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat untuk segera memperbaiki pipanisasi yang bocor di Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sumber Payung di Kecamatan Karang Penang.
Ketua Fraksi PKB DPRD Sampang, Baihaki mengatakan, bahwa setelah pihaknya membaca, menelaah dan mengkaji nota penjelasan Bupati tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD ) Kabupaten Sampang tahun anggaran 2024, dalam banyak kesempatan Fraksi PKB selalu berharap agar terhadap setiap penyusunan anggaran daerah harus memenuhi prinsip komprehensif, prinsip keseimbangan, prinsip fleksibilitas, prinsip prioritas, prinsip efisiensi, prinsip unity serta prinsip publicity.
“Ini penting agar keterbatasan nomimal APBD yang ada tersebut dapat didayagunakan secara maksimal untuk kepentingan kebutuhan pembangunan infrastruktur dan suprastruktur masyarakat Sampang seutuhnya,” katanya, Senin (19/05/2025). Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Sampang dengan Agenda Pandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024.
Selain itu, setelah menyimak dan mendalami nota penjelasan Bupati tentang Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024 dimana telah tersajikan angka-angka sebagai capaian serapan dan tambahan anggaran sebagai akibat dari alokasi dana dari pemerintah propinsi dan pemerintah pusat serta pendapatan lainnya sehingga terdapat perubahan pendapatan daerah. Namun ada beberapa hal yang perlu pihaknya sampaikan, mulai dari masalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), sampai dengan SPAM Sumber Payung di Kecamatan Karang Penang.
“Menyoroti SiLPA tahun 2024 sebesar Rp 127.971.645.186.1 dan merekomendasikan perhitungan anggaran yang lebih matang agar tidak terjadi SiLPA yang besar di tahun berikutnya,” tegasnya.
Menyikapi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 yang memotong anggaran transfer ke daerah hingga Rp 50,6 triliun, Fraksi PKB DPRD Sampang menurut dia mendorong Pemkab Sampang untuk lebih maksimal dan optimal dalam berinovasi dan mencari solusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan mengurangi ketergantungan pada transfer anggaran dari pusat. Sedangkan terkait dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkab Sampang, menurut Baihaki, Fraksi PKB menilai perlu di kaji ulang struktur organisasinya utamanya PT GSM, PT SMA, PT SSS dan PDAM. Karena selama ini belum bisa memberikan kontribusi PAD yang signifikan.
“Dengan demikian rekruitmen Pimpinan BUMD perlu dilaksanakan secara terbuka agar kinerjanya lebih efektif,” tuturnya.
Sementara masalah banjir yang kerap terjadi di Kabupaten berjuluk Kota Bahari itu, Fraksi PKB berharap Pemkab Sampang untuk selalu intens berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bagaimana solusi untuk penanganan banjir, karena selama ini banjir bukan menjadi musibah bagi Kabupaten Sampang, akan tetapi menjadi langganan setiap tahun.
“Fraksi PKB berharap kepada Pemkab Sampang untuk menertibkan galian C ilegal yang ada di Kabupaten Sampang,” harapnya.
Menjelang musim kemarau tahun ini, ia juga mengungkapkan kalau fraksinya juga menyoroti kekeringan di sebagian wilayah Kota Bahari, khususnya di Kecamatan Karang Penang yang merupakan Dapil-nya. Menurut dia, semua tahu bahwa peresmian pemanfaatan SPAM Sumber Payung di Kecamatan Karang Penang sudah beberapa tahun lalu. Tetapi sampai saat ini masyarakat Karang Penang belum bisa menikmati SPAM yang telah di resmikan tersebut karena kendala kebocoran jaringan pipanisasi.
“Fraksi PKB meminta agar kebocoran jaringan pipanisasi SPAM Sumber Payung segera diperbaiki agar cepat dimanfaatkan dan dinikmati oleh masyarakat yang terdampak kekeringan khususnya di Kecamatan Karang Penang,” pungkasnya. (san)
