MADURANEWS.CO, Sampang– Meskipun mengaku sudah melakukan beberapa upaya dalam penurunan angka kemiskinan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, tidak bisa menyebutkan target angka penurunan kemiskinan tahun 2024 dengan upaya tersebut.
Pada tahun 2023 lalu, angka kemiskinan di Kabupaten Sampang mengalami kenaikan sebesar 0,15 persen. Yakni, dari 21,61 persen ditahun 2022, menjadi 21,76 pada tahun 2023.
Kepala Dinsos PPPA Sampang, Edi Subianto mengatakan, kalau dirinya belum mengetahui angka kemiskinan di Kota Bahari, dan juga angka kemiskinan itu tidak ada di pihaknya, yang ada itu menurut dia di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda). Artinya, menurut Edi kalau berkaitan dengan kemiskinan itu, Dinas Sosial memiliki fungsi dalam pemberdayaan, kemudian yang kedua berkaitan dengan bantuan. Jadi dua hal itulah yang menurut pemahaman dirinya ada hubungannya dengan kemiskinan.
“Jadi bantuan sosial ini juga ada di Kabupaten Sampang, baik bantuan yang berupa Program Keluarga Harapan (PKH), maupun program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT),” katanya kepada maduranews, Kamis (11/07/2024).
Edi menambahkan, kalau program bantuan itu sendiri untuk penetapannya adalah kewenangan dari Kementerian Sosial. Karena dinas sosial ini hanya memiliki tugas untuk mengentri data masyarakat yang belum masuk ke DTKS.
“Kemudian tugasnya adalah melakukan pengecekan manakala masyarakat ada yang butuh untuk mengetahui dirinya mendapatkan bantuan atau tidak,” imbuhnya.
Ia mengungkapkan, kalau pihaknya juga sudah melakukan upaya bagaimana menekan kemiskinan itu di Kota Bahari. Yaitu dengan cara pemberdayaan. Pemberdayaan itu yang pihaknya lakukan kepada keluarga tidak mampu yang memiliki potensi untuk berkembang mandiri.
“Jadi kalau kelompok keluarga itu perempuan, kita latih mereka pembuatan kue, namun untuk kapasitasnya terbatas. Kalau ditahun 2023 lalu itu 40 orang, tahun ini 2024 turun menjadi 30 orang dalam setahun. Itu bentuk upaya yang kita lakukan,” ungkapnya.
Sementara, saat disinggung jumlah target penurunan kemiskinan di Sampang tahun 2024 dengan upaya yang dilakukan Dinsos PPPA, Edi mengaku, kalau dirinya tidak bisa memastikan targetnya. Karena menurut dia angka kemiskinan itu dari Badan Pusat Statistik (BPS). Dan BPS memiliki rumus hitung-hitungan sendiri dalam menentukan angka kemiskinan.
“Tetapi paling tidak kami ini sudah berupaya untuk mengangkat masyarakat kita yang masuk kelompok kurang mampu, dan yang punya potensi untuk bisa kita kembangkan,” tukasnya. (san)
