MADURANEWS.CO, Sampang– Meskipun sudah ditegaskan oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto bahwa PPN 12 persen hanya untuk barang mewah, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Sampang, menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
Aksi yang diikuti puluhan kader GMNI Kabupaten berjuluk Kota Bahari itu berjalan dengan aman dan damai. Kedatangan mereka berangkat atas ke khawatiran kalau PPN 12 persen itu akan berdampak terhadap masyarakat kecil.
Ketua PC GMNI Sampang, Muis Pranuto mengatakan, kalau pihaknya menolak keras terhadap kenaikan PPN 12 persen. Penolakan tersebut menurut dia dirasa akan banyak berdampak terhadap masyarakat kecil. Meski Presiden RI dan Menteri Keuangan (Menkeu) telah menyampaikan bahwa kenaikan pajak tersebut hanya dikenakan untuk barang mewah. Tetapi parameter barang mewah belum dijelaskan secara rinci dalam peraturan turunannya, justru kenaikan pajak tidak berimplikasi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, melainkan banyak dampak negatif terhadap masyarakat kecil.
“Dalam hukum pajak ada yang namanya taxation without representation is robbery. Pajak yang tidak diikuti dengan representasi, sama saja disebut sebuah kejahatan, apalagi bertentangan dengan kedaulatan rakyat,” katanya, Senin (06/01/2025).
Muis mengungkapkan, kalau pihaknya membawa tiga tuntutan terhadap legislatif Sampang. Yang diantaranya meminta DPRD Sampang untuk menolak terhadap kenaikan PPN 12 persen, meminta pembuatan Perda terkait Upah Minimum Kabupaten, serta meminta DPRD dan Pemkab Sampang untuk menanggung biaya PPN jika PPN tetap naik 12 persen.
“Penetapan Perda tentang kenaikan upah minimum di Kabupaten Sampang, Penolakan anggota DPRD Sampang terhadap kenaikan PPN 12 persen, dan Jika PPN 12 persen berdampak pada perekonomian masyarakat bawah maka ditanggung jawabkan oleh pemkab dan DPRD,” ungkapnya. (san)
