MADURANEWS.CO, Sampang– Agar manfaat pembangunan dirasakan oleh Masyarakat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, menilai pentingnya pembangunan yang berkualitas dan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan.
Anggota Fraksi PKS DPRD Sampang, Toipul Minan mengatakan, kalau Fraksinya berpandangan bahwa Pemkab Sampang harus memprioritaskan Kesejahteraan Rakyat. Pihaknya juga menekankan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 harus fokus pada program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Kota Bahari. Pemerintah perlu memastikan bahwa anggaran digunakan untuk kebutuhan esensial masyarakat, seperti pelayanan Kesehatan prima, peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil.
“Kami mendukung alokasi anggaran yang proporsional untuk sektor-sektor tersebut guna memastikan perbaikan kualitas hidup seluruh warga Sampang,” katanya.
Ia mengaku kalau Fraksinya prihatin dengan masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sampang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), IPM Kabupaten Sampang tahun 2022 yaitu 63,39 dan 64,13 pada 2023. Angka tersebut meningkat 1,14 persen atau 6,74 poin dari tahun sebelumnya.
Menurutnya, Pemkab Sampang harus fokus pada pendidikan, kesehatan, dan peningkatkan ekonomi masyarakat dengan berbagai program, seperti peningkatan keterampilan tenaga kerja. Program yang inovatif dan berkelanjutan sangat dibutuhkan, termasuk peningkatan fasilitas pendidikan, perbaikan layanan kesehatan yang terjangkau, serta program pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar. Selain itu, pihaknya juga berharap agar program yang dirancang, tidak mengcopy paste program-program tahun sebelumnya.
“Kami mendesak Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam meningkatkan IPM,” tegasnya.
Selain itu, menurut dia pihaknya juga mendorong Pekab Sampang untuk mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti pengelolaan parkir dan retribusi lainnya. Sistem pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi dapat membantu meningkatkan pendapatan dari sektor tersebut. Selain itu, pihaknya juga mengusulkan adanya perbaikan dalam manajemen aset daerah dan upaya intensifikasi serta ekstensifikasi pajak daerah yang tidak membebani masyarakat kecil.
“Kami menyadari bahwa untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, peningkatan PAD adalah hal yang sangat penting,” tuturnya.
Sementara, dalam rangka mendukung kesejahteraan masyarakat Kota Bahari, pembangunan infrastruktur harus diarahkan pada kebutuhan yang mendesak, seperti pembangunan jalan, sarana air bersih, dan fasilitas umum lainnya.
“Fraksi PKS menegaskan pentingnya pembangunan yang berkualitas dan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, serta memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas,” pungkasnya. (san)
