MADURANEWS.CO, Sampang– Agar semua sumber daya daerah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat, Fraksi Amanat Bintang Nasional (ABN) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, Menilai perlu adanya mekanisme pengawasan yang ketat serta kinerja yang jelas disetiap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten berjuluk Kota Bahari itu.
Juru Bicara Fraksi Amanat Bintang Nasional DPRD Sampang, Muhammad Nur Mustakim mengatakan, bahwa dengan semangat yang sama pihaknya memberikan catatan yang strategis dan reflektif, sebagai bagian dari komitmen pengawasan yang konstruktif terhadap arah pembangunan Sampang. Menurut dia, catatan pertama yang diberikan pihaknya ialah auto kritik bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebelumnya terlalu fokus pada proyek fisik tanpa memperhatikan ketimpangan wilayah dan pembangunan SDM.
“Kawasan pesisir dan desa masih jauh tertinggal, sementara belanja daerah banyak terserap ke proyek sentralistik,” tuturnya.
Analisis Fraksi gabungan Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga menyorot rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sampang, yang sampai saat ini masih berada di papan bawah dari 38 Kabupaten/ Kota di Jawa Timur. Tak hanya itu, Bidang pendidikan dan Kesehatan juga Pihaknya sorot. Yang mana di pendidikan menurut dia rasio guru dan murid dinilai tidak ideal, sekolah-sekolah di pelosok kekurangan fasilitas dan tenaga pendidik berkualitas, serta Kurikulum tidak menyentuh kebutuhan lokal dan penguatan karakter.
Sementara dibidang kesehatan Fraksinya menurut dia menilai masih banyak desa yang jauh dari akses layanan kesehatan dasar, Angka stunting dan kematian Ibu melahirkan masih tinggi.
“Ini bukan hanya angka statistik ini adalah peringatan keras bahwa masyarakat kita belum merasakan pembangunan secara nyata,” ungkapnya.
Mengenai pencatatan Aset di BUMD, menurut dia Fraksinya menekankan pentingnya langkah-langkah pemulihan BUMD. Yang disitu pemulihan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap BUMD beroperasi secara efisien, transparan, dan memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Selain itu, pihaknya juga menekankan pentingnya menghindari praktik-praktik yang pernah terjadi sebelumnya, di mana terdapat kesan perlakuan istimewa atau menganak emaskan salah satu BUMD.
“Karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang ketat serta kinerja yang jelas di setiap BUMD agar semua sumber daya daerah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sampang,” pungkasnya. (san)
