MADURANEWS.CO, Sampang– Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, Senin (20/01/2025), menerima audiensi Forum Perjuangan Honorer Persatuan Guru Republik Indonesia (FPH-PGRI) Sampang.
Ketua FPH-PGRI Sampang, Syaifur Rahman mengungkapkan, bahwa kedatangan pihaknya beraudiensi ke DPRD Sampang guna mempertanyakan masalah penyelesaian guru honorer yang sudah ikut tes kompetensi tahap satu, dan sudah mendapat status R2 dan R3.
Ia menjelaskan, kalau status R2 dan R3 tersebut merupakan kode yang digunakan dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Dari audiensi itu Ia mengaku kalau pihaknya mendapatkan informasi yang membahagiakan dari DPRD Sampang, karena sudah ada kejelasan dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sampang bahwa R2 dan R3 akan menjadi aparatur sipil negara (ASN) PPPK.
“Kami senang dengan hasil audiensi tadi. Status teman-teman R2 dan R3 jelas. Meskipun ASN Paruh waktu sesuai regulasi dari pusat dan berdasarkan anggaran yang ada di daerah. ASN PPPK paruh waktu menjadi jalan pintu masuk ke ASN PPPK,” katanya, Senin (20/01/2025).
Ia menambahkan, kalau sebenarnya FPH-PGRI Sampang inginnya penuh waktu status ASN PPPK paruh waktu tersebut. Namun, menurut dia setelah pihaknya melihat dan mengetahui kondisi keuangan daerah, akhirnya FPH-PGRI Sampang sepakat menerima ASN PPPK paruh waktu. Karena pihaknya menilai, kalau paruh waktu tersebut merupakan pembuka jalan menuju ASN PPPK penuh waktu. Lebih lanjut, bahwa saat ini Guru Honorer yang sudah tercatat di pangkalan database Badan Kepegawaian Negara (BKN) ada sekitar 7 ribu. Namun, dari jumlah tersebut yang sudah ikut seleksi ada 2.613 guru honorer.
“ASN PPPK paruh waktu itu sudah ada regulasi khusus dari KEMENPAN-RB, bahwa ASN PPPK paruh waktu jam kerjanya sudah diatur. Kemudian gajinya sudah di atur dalam Kemendagri no 16,” tuturnya.
“Akan dijanjikan karena sudah ada di BPA-nya BPPKAD, maka dengan otomatis harus diselesaikan. Kita selanjutnya menunggu maping dari masing-masing instansi. Baik guru maupun tenaga teknisi,” tambahnya.
Sementara, Ketua Komisi IV DPRD Sampang, Mahfud menyampaikan, bahwa peserta audiensi yang diterima pihaknya tidak hanya dari tenaga Guru Honorer, namun juga tenaga honorer lain dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). “Insyaallah akan diakomodir semuanya, dan dinas sudah membuka itu dan sudah ada jalan keluarnya,” terang Mahfud.
Ia mengaku, kalau dirinya menginginkan proses seleksi ASN PPPK itu dilakukan dengan ketat, agar tenaga di Pemkab Sampang nantinya diisi oleh orang-orang yang kompeten dan tidak hanya menjadi beban daerah. Karena menurut dia dari awal penyeleksian sudah ada kesalahan, orang yang baru magang juga masuk yang menyebabkan ketidak jelasan. Sehingga ketat itu sangat penting dilakukan guna tidak ada kasus sekedar naruh nama sebagaimana yang terjadi di daerah lain yang memasukkan orang-orang terdekat yang menyebabkan pemerintah pusat kecolongan.
“Tentu ini berat sekali ketika melihat APBD di Sampang terbatas. Saya harap ke depan teman-teman harus lebih serius mengupgrade diri baik sisi kinerja dan Sumber Daya Manusia-nya,” pungkasnya. (san)