MADURANEWS.CO, Sampang– Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, melakukan pemanggilan Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) Batoporo Timur 1, Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang, dan Kementerian Agama (Kemenag) Wilayah Sampang, Senin (26/01/2026).
Kepala Kemenag Wilayah Sampang, Fandi mengungkapkan, dari hasil pertemuan bersama legislatif menghasilkan kesepakatan untuk melakukan update data siswa. Misal nanti ditemukan data yang double atau residu dari pengupdetan itu, maka pihaknya dan Disdik akan mengembalikannya ke prosedur regulasi dan orang tua siswa.
“Terkait pemanggilan yang dilakukan oleh Komisi IV DPRD Sampang barusan ada beberapa formulasi yang kami sepakati bersama, dan itu merupakan tindak lanjut dari MoU yang secara teknis nanti kami bisa duduk bersama antara Disdik dan Kemenag untuk kami update data terakhir,” ungkapnya.
Kepala Disdik Sampang, Nor Alam mengatakan, pihaknya sudah melakukan pertemuan bersama dengan pihak-pihak terkait yang ada di SDN Batoporo Timur 1. Dari pertemuan itu dihasilkan 28 data siswa yang residu. Orang tua dari 28 siswa itu menurut dia memilih menyekolahkan anaknya ke MI. Sementara 5 siswa lainnya setelah dilakukan kunjungan ke rumahnya oleh kepala sekolah dan operator sekolah, 3 diantaranya memilih menyekolahkan anaknya ke MI. Sedangkan 2 lainnya masih bingung dan belum memilih. Namun menurut Nor Alam, kalau 2 siswa itu masih memilih untuk sekolah di SD, maka akan diarahkan ke SDN Batoporo Barat 4 sebagai SD terdekat.
“Kami sudah melakukan pertemuan dengan orang tua siswa, kepala sekolah dan operator sekolah di KUA Kecamatan Kedungdung,” tuturnya.
Ketua Komisi IV DPRD Sampang, Mahfud menyampaikan, hasil dari pemanggilan dan rapat bersama Disdik, Kemenag dan pihak SDN Batoporo Timur 1 lebih mendekat ke penutupan lembaga tersebut. Karena setelah orang tua siswa dikumpulkan, mereka memilih menyekolahkan anaknya ke MI.
“Hasil pertemuan barusan insyaallah masalah SDN Batoporo Timur 1 mendekati ke ditutup,” ujarnya.
Hasil pemanggilan itu menurut dia juga tertuang dalam nota kesepahaman antara Pemkab Sampang dan Kemenag wilayah Sampang. Yang disitu ada kesepakatan untuk melakukan verifikasi data siswa bersama antara Disdik Sampang dan Kemenag. Yang disitu menurut dia, dirinya meminta agar bulan Februari mendatang Verivikasi data itu sudah harus selesai.
Verivikasi data itu tidak menutup kemungkinan menurut Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu akan dilakukan ke seluruh lembaga di Kabupaten berjuluk Kota Bahari itu. Secara teknis nanti verifikasi data itu dilakukan di tiap-tiap Kecamatan. Yang disitu operator dari Disdik Sampang dan Kemenag akan silih bergantian dalam menginput data. Selain itu, verivikasi data itu juga akan melibatkan Dispendukcapil.
“Kesepakatan itu juga dituangkan dalam nota kesepahaman dengan Bupati yang sudah di tanda tangani di pagi tadi. Yang disitu pertama akan melakukan verifikasi data secara bersama antara Kemenag dan Disdik untuk menghindari residu,” pungkasnya. (san)
