MADURANEWS.CO, Sampang– Belum merasa puas dengan jawaban dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait masalah banyaknya penjualan pupuk yang dijual diatas Harga Eceran Tertinggi (HET), Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Kabupaten Sampang mengaku akan melakukan Aksi turun jalan dan mengepung gedung DPRD Sampang.
Koordinator Bidang Kajian dan Aksi Aliansi BEM Se-Kabupaten Sampang, Iftitahul Elmy mengungkapkan, kalau pihaknya sekitar satu minggu yang lalu (20/01/2025) sudah melakukan audiensi ke DPRD yang diikuti oleh OPD terkait masalah kejadian yang terjadi masyarakat, yaitu penjualan pupuk yang dijual diatas Harga Eceran Tertinggi yang dilakukan oleh kios-kios di beberapa Kecamatan.
Diantaranya, Kecamatan Jrengik, Kecamatan Torjun, dan Kecamatan Banyuates, yang disitu harga Pupuk NPK dijual dengan harga Rp 130.000, dan Pupuk Urea dijual dengan harga Rp 125.000 – Rp 130.000. Dan disitu bisa nyampek Rp 150.000 – Rp 160.000 kalau masih ada akat antara pembeli dan kios.
“Saat kami beraudiensi, kami juga membawa bukti-bukti konkret terkait penjualan pupuk yang diatas HET, sarana dan prasarana, serta stok pupuk per- 1 Januari 2025,” katanya saat dihubungi maduranews, Senin (27/01/2025).
Audiensi yang dilakukan dan Aksi yang akan dilakukan pihaknya merupakan upaya untuk bagaimana DPRD Sampang bisa mengarahkan OPD terkait, seperti bagaimana untuk kemudian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Disperta-KP), Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag), dan pihak-pihak terkait masalah pupuk itu bisa mengindahkan permintaan dari Aliansi BEM Se-Kabupaten Sampang, yakni menindak tegas kios-kios yang menjual harga pupuk diatas Harga Eceran Tertinggi. Namun, dari hasil audiensi itu, Ia mengaku kalau pihaknya tidak merasa puas. Karena tidak sesuai dengan harapan pihaknya. Sehingga pihaknya memilih untuk melakukan Aksi.
“Disitu kami tidak mendapatkan jawaban dan aksi yang nyata, sehingga kami memutuskan untuk melakukan aksi turun jalan yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2025,” tandasnya.
Sementara, Ketua Komisi II DPRD Sampang belum memberikan respon saat dihubungi untuk dikonfirmasi terkait temuan-temuan Aliansi BEM Se-Kabupaten Sampang. (san)
