MADURANEWS.CO, Sampang– Plt Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes KB) Kabupaten Sampang, Dwi Herlinda Lusi Harini mengaku telah memanggil dan mengumpulkan semua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Bahari.
Pemanggilan itu menyusul banyaknya SPPG penyuplai Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum mengurus Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Bulan Oktober ini SPPG diwajibkan mengurus dan menyelesaikan SLHS-nya.
“Kemaren kami sudah ngumpulkan semua SPPG, sudah kami sampaikan tentang pengurusan SLHS. Batas waktu pengurusannya akhir oktober ini kalau nggak salah,” pungkasnya.
Menurut orang yang akrab disapa dr Lusi itu, Instansi yang dirinya pimpin hanya menganjurkan. Yang kemudian SPPG menggunakan Online Single Submission (OSS) atau sistem perizinan secara elektronik. Lusi juga mengungkapkan, pemanggilan yang dilakukan pihaknya tidak hanya diikuti oleh SPPG saja. Tetapi juga diikuti beberapa Organisasi Perangkat Daerah lain. Seperti Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Permukiman (DLH Perkim), Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan yang lainnya.
“Dinas kesehatan hanya mengeluarkan rekomendasi, nanti dilanjutkan dengan menggunakan OSS,” ujarnya.
Dalam pengurusan SLHS sendiri, ada biaya yang juga harus dipenuhi oleh SPPG yang besarannya tidak disebutkan Lusi. Ia hanya menyampaikan dalam pertemuan itu terkait Peran Dinkes KB dan pemetaan sasaran, pengurusan SLHS, SOP keracunan makanan dan sasaran MBG Ibu hamil, ibu menyusui dan balita (3B).
“Ada. Kan harus ngurus IKL, melakukan pemeriksaan laboratorium, dan melakukan pelatihan penjamah makan,” tukasnya. (san)
