MADURANEWS.CO, Sampang– Sampai bulan ketiga tahun 2025, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, mengaku masih belum mengetahui jumlah penerima dan besaran bantuan langsung tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun ini.
Kepala Bidang (Kabid) Jaminan Sosial (Jamsos) Dinsos PPPA Sampang, Erwin Elmi Syahrial mengatakan, bahwa anggaran untuk bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan DBHCHT bukan anggaran Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sampang, melainkan anggaran dari pemerintah pusat. Jadi Dinsos PPPA Sampang tidak berpengaruh dengan efesiensi anggaran di pusat. Namun kalau untuk anggaran yang dari Pemda Kabupaten Sampang, Ia mengaku kalau instansinya juga terdampak dari efisiensi anggaran.
Dampak efisiensi tersebut dapat dilihat dari berbagai kegiatan rapat yang saat ini banyak dilaksanakan dengan menggunakan Zoom meeting sebagaimana waktu adanya Pandemi Covid-19 beberapa waktu lalu. Artinya, meskipun tidak ada Pandemi, kegiatan tatap muka banyak yang ditiadakan.
“Apapun dan berapapun jumlah anggarannya kami terima, karena memang pusat yang punya,” katanya, Rabu (05/03/2025).
Erwin juga mengaku, kalau dirinya tidak paham di PKH itu anggarannya terdampak efisiensi anggaran apa tidak. Karena yang dirinya tahu, Mensos RI menyampaikan kalau anggaran untuk bantuan tersebut aman. Namun di Kementerian Sosial (Kemensos) juga terimbas efisiensi anggaran tersebut.
“Tapi kalau melihat dan mendengarkan statemen Pak Mensos itu ada terus dan tidak ada masalah,” ujarnya.
Sementara kalau untuk anggaran DBHCHT yang biasa Dinsos PPPA Sampang terima, sampai saat ini pihaknya belum menerima petunjuk lebih lanjut. Artinya, ada perubahan atau tetap seperti tahun-tahun kemarin Dinsos PPPA Sampang belum mengetahui. Namun kalau untuk program kegiatan yang bersumber dari DBHCHT tersebut menurut dia tetap ada.
Sedangkan untuk penambahan dan pengurangan dari penerima bantuan DBHCHT di Sampang, Erwin mengaku kalau pihaknya belum kembali melakukan pendataan secara detail. Tapi kalau jumlah kuotanya menurut dia sudah ada, namun Ia tidak menyebutkan secara spesifik.
“Kalaupun nanti pada saat pendataan yang jelas ketika data kami terima ada penambahan atau pengurangan itu akan kita ketahui setelah pelaksanaan,” pungkasnya. (san)
