MADURANEWS.CO, Sampang– Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, memastikan bahwa belum ada kesepakatan anggaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di dalam rapat pembahasan anggaran bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) hari ini, Kamis (20/11/2025).
Kepala DPMD Sampang, Yudhi Adidarta Karma mengungkapkan, pihaknya bersama Banggar DPRD Sampang belum menentukan proyeksi anggaran Pilkades di Sampang tahun 2026. Hasil rapat pihaknya di Bakesbangpol provinsi hari Senin (17/11) kemarin, BPPKAD dan Bappelitbangda Sampang menyampaikan perkiraan anggaran yang dibutuhkan untuk Pilkades sebesar Rp 30 miliar. Dirinya pun juga mengaku menyampaikan perkiraan anggaran yang sama untuk pelaksanaan Pilkades saat rapat bersama Banggar DPRD Sampang.
Menurutnya, Banggar DPRD Sampang minta rincian dari perkiraan Rp 30 miliar kepada pihaknya. Namun pihaknya belum dapat menghitung riil dari proyeksi anggaran tersebut. Karena Ia mengaku masih memakai data lama dan pihaknya masih membutuhkan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) terakhir dari setiap Desa.
“Rincian anggaran Pilkades masih akan dibahas lagi di tanggal 24 November 2025. Kami masih penganggaran, dan dewan minta rincian riil kebutuhan Pilkades yang akan dibahas hari Senin,” katanya, Kamis (20/11/2025).
Yudhi belum bisa memastikan pelaksanaan Pilkades akan terselenggara pada tahun 2026 mendatang. Tetapi jika uangnya ada, Ia memastikan Pilkades akan dianggarkan di tahun 2026. Namun Ia mengaku tidak tahu sumber anggaran yang akan digunakan untuk Pilkades. Meskipun sempat ada opsi diambilkan dari Dana Desa (DD). Tetapi menurut dia itu suatu hal yang mustahil, jika anggaran Pilkades diambilkan dari DD. Karena DPMD Provinsi Jatim tidak memperkenankan mengunakan DD.
“Berdasarkan anggaran yang sekarang sudah jelas 180 Desa, karena serentak. Tetapi dewan meminta menghitung proyeksi untuk 143 Desa dulu,” tuturnya.
Ketua DPRD Sampang, Rudi Kurniawan mengatakan, pihaknya menjadwalkan ulang pembahasan anggaran Pilkades bersama DPMD. Hal itu untuk memberikan kesempatan kepada OPD pengampu dari pelaksanaan Pilkades itu untuk dapat menjelaskan secara rinci kebutuhan anggarannya kepada Banggar DPRD Sampang.
Masalah anggaran Rp 30 miliar sebagaimana disampaikan DPMD itu menurut Politisi Partai Nasdem itu adalah asumsi dari DPMD terkait kebutuhan anggaran Pilkades, bukan atas hasil hitung-hitungan. Karena masalah anggaran harus berbahasa pasti, peruntukannya untuk apa saja. Makanya Banggar DPRD Sampang ngasih waktu tambahan sampai hari Senin (24/11) untuk DPMD merinci masalah anggaran Pilkades.
“Biar ada kesempatan untuk OPD lain yang dijadwalkan hari ini, pendalaman masalah anggaran Pilkades bersama DPMD nanti di hari senin tambahannya,” ujarnya.
Politisi Partai besutan Surya Paloh itu menegaskan, bahwa belum ada pengajuan anggaran Pilkades dari DPMD Sampang. Sehingga belum ada kesepakatan anggaran antara Legislatif Sampang dan Eksekutif Sampang. Tetapi menurut Rudi, untuk menganggarkan pelaksanaan Pilkades itu, pihaknya harus melihat postur anggaran yang ada.
“Secara global belum ada anggaran Pilkades yang diajukan oleh DPMD. Kalau masalah sepakat dan tidaknya masalah anggaran Pilkades masih belum,” tandasnya. (san)
