MADURANEWS.CO, Sampang- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sampang, Yuliadi Setiyawan mengatakan, berawal dari Surat MDW kepada bapak Bupati untuk beraudiensi terkait dengan bansos PKH dan BPNT. Sehingga hari ini pihaknya mengumpulkan stakeholder terkait.
Seperti misalnya kepala Bappelitbangda, Dinas Sosial PPPA, Kepala Cabang BRI Sampang, Kepala Pos Cabang Sampang, dan lain-lain pihak terkait.
Selain itu, orang nomor 1 di Sekretariat Daerah sampai itu juga mengaku kalau pihaknya sudah memberikan kesempatan kepada MDW untuk menyampaikan seluas-luasnya apa yang menjadi isi curhatan dari anggota MDW.
“BRI, POS berjanji akan menindak lanjuti apa yang dianggap menjadi permasalahan oleh kawan-kawan MDW,” katanya kepada awak media, Selasa (09/05/2023).
Kemudian Yuliadi mengungkapkan kalau dalam waktu dekat pihaknya akan segera mengadakan rapat koordinasi dengan berbagai pihak terkait bansos yang ada di Kota Bahari.
Dalam kesempatan audiensi itu, Yuliadi mengaku kalau dirinya sudah memberikan kesempatan kepada setiap masing-masing stakeholder untuk evaluasi diri terhadap permintaan Anggota MDW. Selain itu, Ia juga meminta kepada semua stakeholder terkait melakukan langkah-langkah rencana perbaikan, yang selanjutnya akan diadakan pertemuan lagi di aula sekretariat pemkab Sampang.
“Kami pemerintah daerah, terutama Saya selaku ketua tim koordinasi terhadap bansos yang ada di Sampang ini, entah itu PKH ataupun BPNT itu akan kami adakan rapat koordinasi,” tuturnya.
Disisi lain Ketua LSM MDW Sampang, Siti Farida menyampaikan bahwa audiensi yang dilakukan pihaknya itu merupakan upaya bagaimana penyaluran bantuan sosial di Kota Bahari itu jauh lebih baik lagi daripada sekarang. Pihaknya juga mempertanyakan kepada lembaga penyalur bansos tersebut, dalam hal ini BRI dan Pos terkait dengan mekanisme penyaluran buku rekening dan ATM-nya, serta undangan dari Pos terhadap KPM penerima bantuan sosial, baik PKH maupun BPNT. Karena menurut Farida fakta dilapangan banyak sekali irisan BPNT, yang ketika terdaftar sebagai penerima PKH, dia disuruh buat surat kehilangan buku tabungan dan ATM. Sementara KPM tidak pernah menerima buku tabungan surat kehilangan sebelumnya.
Ia kemudian menambahkan, kalau pihaknya meminta kepada BRI untuk memberikan sanksi kepada BRILink-BRILink yang nakal. Dimana BRILink itu mencairkan dana bansos tanpa sepengetahuan penerima bantuan. Kepada Pos Ia meminta untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem penyaluran yang ada di pos, yang sepertinya Ia nilai sangat mudah sekali bisa dilakukan semua orang.
Terakhir Farida meminta kepada pemerintah daerah jika pos dan BRI tetap saja kinerjanya seperti saat ini, pihaknya meminta kepada pemerintah daerah untuk melaporkan ke kemensos, menindak lanjuti, mengevaluasi kinerja bank BRI dan Pos sebagai lembaga penyalur bansos di Kabupaten Sampang.
“Sampai audiensi ini berakhir BRI sebagai bank penyalur ini meminta waktu untuk menelusuri apa yang sebenarnya terjadi dilapangan sehingga KPM itu diminta surat kehilangan,” ungkapnya.
“Di pos itu juga ada banyak kebocoran. Artinya penerima bantuan itu tidak diterima oleh yang seharusnya menerima,” pungkasnya. (san)
