MADURANEWS.CO, Sampang– Setelah 2 kali mengirim surat panggilan dan tidak diindahkan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, berencana bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memanggil Camat Kedungdung, Pj Kades Pajeruan, Pj Kades Palenggiyan, dan Pj Kades Komis.
Ketua FAM, Samsul Arifin mengatakan, kalau pihaknya merasa kecewa dengan Camat dan beberapa Pj Kades dari Kecamatan Kedungdung yang sudah beberapa kali enggan tuk menghadiri undangan DPRD Sampang tuk berdiskusi. la menegaskan kalau pihaknya tidak akan berdiskusi dengan DPRD, BPPKAD, dan DPMD. Karena akar permasalahan yang pihaknya bawa ke legislatif Sampang ada di Camat dan P’j Kades.
“Kita sudah limpahkan itu ke DPRD. Karena sesuai dengan kesepakatan barusan, kita menunggu forum selanjutnya,” katanya Rabu (24/09/2025).
FAM juga mengaku kecewa pada DPRD Sampang karena dinilai tidak mampu menyelesaikan masalah 3 Desa di Kecamatan Kedungdung.
Wakil Ketua I DPRD Sampang, Moh Iqbal Fathoni menyampaikan, kalau dirinya merasa heran dengan keberanian beberapa Pj Kades itu untuk tidak hadir dalam pemanggilan yang dilakukan pihaknya. “Kita sudah agendakan, sudah bersurat, bahkan 2 kali agendakan untuk yang Kedungdung, justru tidak hadir. Kok begitu berani sekelas Pj tidak hadir. Jangan Jangan ada yang beking dibelakangnya, dan siapa dibelakangnya?” tanya Fafan.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menegaskan, kalau secara Tata Tertib (Tatib) pihaknya bisa memanggil orang-orang eksekutif di Kecamatan dan Desa itu dengan cara bekerjasama dengan APH. Dan DPRD akan segera bersurat ke APH untuk dilakukan pemanggilan terhadap Camat Kedungdung, dan 3 Pj Kades. Artinya, DPRD Sampang akan melakukan pemanggilan paksa terhadap 3 orang tersebut. Karena sudah dua kali mangkir dari pemanggilan DPRD Sampang.
“Kalau teknis secara rinci kami belum tahu. Cuma kita sudah membaca tatib bahwa bisa memanggil dengan cara bekerjasama,” tuturnya.
Iqbal menegaskan bahwa meskipun FAM kecewa tapi sampai sekarang pihaknya masih terus melayani dengan mengumpulkan anggota DPRD untuk menemui massa yang mengatasnamakan FAM itu, dan mengundang semua pihak yang berwenang terkait dengan permasalahan yang FAM bawa.
Menurutnya, eksekutor dari permasalahan yang FAM bawa tidak berada di legislatif Sampang tetapi ada di Pj Kades dan Camat mereka. Yang notabene mereka tidak hadir dalam beberapa pemanggilan yang dilakukan pihaknya. Dan la berpandangan bahwa bukan DPRD Sampang yang seharusnya diserang tetapi eksekutorya.
“Kami akui, kita sedang tidak dihargai. Kalau bicara tidak becus, kami sudah mengumpulkan teman-teman, beberapa kali (4 kali, red) audiensi sudah kami terima terus,” katanya, Rabu (24/09/2025).
Dia menuturkan, kalau dirinya sudah mengembalikan ke anggota DPRD sesuai dengan tupoksinya, terkait masalah yang disampaikan masyarakat akhir-akhir ini ke DPRD. Dan la juga tidak menampik kalau marwah instansiya saat ini benar-benar diinjak-injak. Karena beberapa kali melakukan pemanggilan terhadap eksekutif terbawah yakni Pj Kades dan Camat Kedungdung tidak pernah diindahkan.
“Memang betul Marwah DPRD sekarang sedang diinjak-injak sekarang. Karena kita mengundang Pj Kades tidak datang,” tukasnya. (san)
