MADURANEWS.CO, Sampang– Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, mengaku telah menutup 30 Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang telah menyatakan tidak sanggup untuk mengurus akreditasi lembaganya.
Kepala Bidang (Kabid) PAUD dan PNFI Disdik Sampang, Dewi Trisna mengatakan, bahwa untuk melakukan penguatan lembaga PAUD di tahun 2025 dirinya membuat inovasi Sampang Tuntas Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini (AKSI PAUD). Dari inovasi tersebut Ia mengaku diundang oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (BAN PDM).
Menurutnya, selama ini akreditasi masih dijadikan momok yang menakutkan bagi sebagian lembaga. Karena dianggap akreditasi itu rumit dan mahal. Mereka menganggap mahal mungkin karena budaya sebelumnya akreditasi itu berbayar. Sedangkan sekarang gratis, karena semua sudah berbasis digital. Akreditasi sendiri bertujuan untuk memotret keberadaan lembaga, apakah lembaga itu layak menjadi layanan pendidikan yang dijamin mutunya atau tidak.
“Inovasi yang dilakukan Sampang mendapatkan apresiasi dari BAN PDM Jawa Timur. Yang disitu saya mendapat penghargaan diundang kesana untuk memaparkan praktek baik Sampang yang bisa melakukan gerakan yang masif untuk menunjukkan penguatan kelembagaan,” katanya kepada maduranews, Rabu (17/12/2025).
Dewi mengaku bahwa mulai dirinya menjabat sebagai Kabid PAUD dan PNFI Disdik Sampang 2023 – 2024 kemarin dirinya sudah menyarankan pihak lembaga untuk segera mengurus akreditasi lembaganya. Namun disitu menurut dia masih banyak tidak mau. Sehingga tahun 2025 ini dirinya tegas menekan lembaga yang enggan mengurus akreditasi dengan tidak akan mencairkan insentif gurunya, dan menonaktifkan lembaganya sebagaimana diatur dalam regulasi yang dikeluarkan BAN PDM bahwa akreditasi harus tuntas.
“Mulai saya menjabat di Kabid tahun 2023-2024 sudah saya berikan pemahaman pentingnya akreditasi. Tetapi masih banyak yang mencari celah untuk tidak mau,” tuturnya.
Dari jumlah 994 total lembaga PAUD di Sampang, 704 lembaga sudah terakreditasi, dan 260 masih proses. Jumlah inilah yang menjadi sasaran pihaknya agar segera terakreditasi. Sedangkan 30 lembaga lainnya menurut Dewi pihaknya tutup. Karena pihak pengelola lembaga tersebut sudah menyatakan tidak sanggup dalam mengurus akreditasi lembaganya.
“Jumlah 290 kemarin sudah berproses, dan sudah ada yang menyatakan bahwa dia tidak sanggup, sehingga saya tutup. Saya sudah menutup sebanyak 30 lembaga,” pungkasnya. (san)
