MADURANEWS.CO, Sampang– Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Rumah Sakit (RS) Nindhita Sampang, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes-KB) Sampang, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sampang, dan Forum Madura Bersatu (Formabes), Senin (12/01/2026).
Sekretaris Formabes, Hary Wijaya mengatakan, pihaknya menyampaikan beberapa tuntutan dalam RDP. Diantaranya, meminta RS Nindhita bertanggung jawab atas kesembuhan pasien. Kemudian meminta agar RS Nindhita kedepannya lebih berhati-hati dalam menangani pasien, dan segera melakukan evaluasi terhadap kinerjanya. Karena menurut dia kasus seperti yang dialami MH atau M Hafid masih banyak. Namun saat disinggung kasus yang dimaksud, Ia berdalih tidak bisa menyebutkan. Karena masih fokus pada kasus Hafid yang pihaknya kawal sekarang.
Lebih lanjut, Formabes meminta adanya kompensasi terhadap korban dengan nominal yang tidak disebutkan. Namun Ia mengaku masih akan melakukan hitung-hitungan plafon kerugian, kalau RS Nindhita mengikuti tuntunan pihaknya. Tetapi kalau tidak mengikuti tuntutan pihaknya, Ia menyatakan tetap akan memperjuangkan hak-hak pasien.
“Ada banyak kasus yang kayak kasus Hafid, cuma tidak bisa kami sebutkan. Karena saat ini kami fokus pada satu korban,” katanya.
Sementara Direktur RS Nindhita Sampang, Abdul Kadir Munsy memilih irit berbicara, dan hanya berharap permasalahan yang ada bisa selesai dengan baik. Karena menurut dia di permasalahan tersebut ada Miskomunikasi saja, dan penanganan yang dilakukan dokter di RS Nindhita terhadap pasien Hafid murni untuk keselamatan pasien.
“Ada Miskomunikasi saja. Kami berharap ini berakhir dengan baik. Karena tujuan RS Nindhita satu, yaitu pasien Safety,” tuturnya.
Plt Kepala Dinkes-KB Sampang, Dwi Herlinda Lusi Harini menyatakan, jika permasalahan dugaan malpraktik yang ramai akhir-akhir ini hanya Miskomunikasi saja. Di RDP hari ini menurut dia sudah ada titik temu. Diantaranya, RS Nindhita membantu memfasilitasi proses penyembuhan pasien dengan Home Visit, dan meminta pasien untuk kontrol. Namun disitu pasien tidak mau datang, yang menyebabkan belum adanya tindakan lanjutan dari RS Nindhita.
“Semuanya itu mengutamakan keselamatan pasien. Dari Formabes menginginkan seperti itu, dan RS Nindhita seperti itu. Ini hanya Miskomunikasi saja,” ujarnya.
Ketua Komisi IV DPRD Sampang, Mahfud mengungkapkan, RDP yang berlangsung hari ini belum menemukan titik terang dari permasalahan dugaan malpraktik di RS Nindhita. Karena dari Formabes dan Nindhita memiliki tuntutan masing-masing. Menurut dia, Formabes menuntut adanya pengobatan terhadap pasien, yang sebetulnya itu sudah dilakukan oleh RS Nindhita, bahkan sampai Home Visit.
Lebih lanjut, RS Nindhita disitu menurut dia membeberkan bahwa sudah meminta pasien untuk kontrol setelah melakukan Home Visit. Tetapi disitu pasien enggan untuk datang dan kontrol. Dimungkinkan pasien tidak mau datang karena adanya ketidakpercayaan terhadap RS tersebut.
“Di RDP itu belum ada kesepakatan damai. Cuma masing-masing memiliki beberapa tuntutan, seperti dari Formabes yang menuntut pengobatan lanjutan,” katanya.
Karena tidak ada titik temu dan kesepakatan, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu akan mengagendakan kembali dan memfasilitasi ulang pertemuan dari berbagai pihak dalam permasalahan tersebut. Menurut dia semua pihak yang hadir dalam RDP hari ini sepakat atas usulan dirinya.
Sedangkan masalah Formabes yang menuntut adanya kompensasi terhadap pasien Hafid, menurut Mahfud hal tersebut ditentang oleh Dinkes-KB. Bahkan kalau masih harus ada kompensasi Dinkes-KB meminta Formabes untuk melaporkan permasalahan yang dianggapnya salah itu ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI).
“Saya tadi meminta untuk kembali mengagendakan ketemu, yang isinya itu nanti masing-masing harus minta maaf. Saya dari Komisi IV juga akan ikut hadir, dan minta maaf. Karena kalau cuma satu yang minta maaf yang jelas tidak akan mau, sehingga harus minta maaf bersama,” pungkasnya. (san)
