MADURANEWS.CO, Sampang– Setidaknya ada 7 catatan dan masukan yang diberikan oleh Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, kepada Pemkab Sampang terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026.
Juru Bicara Banggar DPRD Sampang, Shohebus Sulton mengatakan, sebelum RAPBD tahun 2026 disetujui pihaknya sudah melakukan tahapan-tahapan yang memang harus dipenuhi. Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagai kepanjangan tangan Eksekutif telah bersepakat untuk tetap memprioritaskan kepentingan masyarakat Kabupaten Sampang, dengan melakukan pembangunan infrastruktur, pelaksanaan program UHC, serta mengalokasikan anggaran guna pelaksanaan pilkades 2026.
“Badan Anggaran telah melaksanakan rapat internal, memanggil TAPD untuk dilakukan pembahasan, serta melakukan pendalaman materi terhadap program dan kegiatan pada masing-masing perangkat daerah,” katanya saat Paripurna, Jum’at (28/11/2025).
Berikut catatan dan masukan Banggar DPRD Sampang:
1. Dengan menurunnya pendapatan transfer dari pusat, diharpakan pelayanan publik dan program prioritas daerah harus tetap dapat dibiayai secara efektif dan berkelanjutan;
2. Pemerintah Daerah diminta agar melakukan rasionalisasi terhadap kegiatan yang tidak mendukung prioritas pembangunan daerah;
3. Target pertumbuhan PAD diharapkan dapat dicapai secara maksimal, tidak harıya melalui upaya progresif pemungutan pajak dan retribusi daerah, melainkan melalui kebijakan reformatif dan korektif atas pengelolaan aset daerah maupun terhadap kekayaan daerah yang dipisahkan pada BUMD;
4. Perlunya adanya strategi peningkatan kinerja BUMD sebagai sumber pendapatan daerah;
5. Melakukan penyesuaian penganggaran terhadap pendapatan daerah yang berasal dari yang semula dianggarkan sebesar Rp 1 M, namun pada kenyataannya PDAM tidak dapat menyetorkan PAD di tahun 2026;
6. Mengalokasikan anggaran belanja alat rekam KTP sebagai upaya peningkatan layanan dasar untuk masyarakat Kabupaten Sampang;
7. Perlu adanya koordinasi lintas OPD terkait pemutakhiran data PBID sehingga dapat diperhitungkan kebutuhan pembayaran BPJS secara aktual dan efisien. (san)
