MADURANEWS.CO, Surabaya– Industri hulu minyak dan gas bumi terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung kebijakan nasional peningkatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Dalam periode 2020-2025, belanja dalam negeri di lingkungan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencapai Rp 388 triliun atau 59 persen dari total kontrak pengadaan Rp 725 triliun.
Vice President Bidang Dukungan Bisnis SKK Migas, Maria Kristanti mengatakan, komitmen TKDN tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian industri serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Peningkatan TKDN di industri hulu migas merupakan hasil dari kebijakan pengadaan yang terstruktur dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi nasional.
“Kebijakan TKDN di industri hulu migas dirancang agar memberikan manfaat yang optimal bagi perekonomian nasional. Belanja dalam negeri tidak hanya berdampak pada pabrikan besar, tetapi juga mendorong tumbuhnya usaha kecil dan menengah serta penyerapan tenaga kerja lokal,” ujar Maria dalam Media Briefing SKK Migas-KKKS di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (23/12/2025).
Di tingkat daerah, Jawa Timur menjadi salah satu provinsi dengan kontribusi signifikan terhadap belanja industri hulu migas. Pada periode 2020-2025, nilai belanja industri hulu migas di Jawa Timur mencapai sekitar Rp 9 triliun dengan tingkat TKDN sebesar 63 persen. Tingginya capaian tersebut menunjukkan besarnya efek berganda atau multiplier effect aktivitas hulu migas terhadap perekonomian daerah.
Lebih lanjut, Maria menjelaskan kontribusi TKDN industri hulu migas tercermin pada berbagai sektor pendukung. Tingkat penyerapan tenaga kerja lokal mencapai 94 persen, sementara kontribusi sektor transportasi mencapai 87 persen, sektor perhotelan dan akomodasi 88 persen, serta keterlibatan usaha kecil dan menengah sebesar 53 persen.
“Setiap kegiatan pengadaan di industri hulu migas akan menggerakkan banyak sektor ekonomi. Ketika belanja dilakukan di dalam negeri, dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat di sekitar wilayah operasi,” jelasnya.
Untuk memperluas partisipasi pelaku usaha daerah, SKK Migas menerapkan kebijakan afirmatif melalui pengadaan barang dan jasa. Paket tender dengan nilai hingga Rp 50 miliar diwajibkan memprioritaskan pelaku usaha kecil dan menengah yang berada di wilayah provinsi daerah operasi KKKS dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan, kualitas, dan risiko pekerjaan. Maria menambahkan fluktuasi capaian TKDN dari tahun ke tahun merupakan dinamika yang tidak terpisahkan dari karakteristik proyek hulu migas yang beragam.
“Perubahan jenis pekerjaan dan kebutuhan teknologi tertentu dapat memengaruhi persentase TKDN. Namun secara tren, kontribusi industri hulu migas terhadap TKDN terus menunjukkan peningkatan yang signifikan,” jelasnya. Ke depan, SKK Migas berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dengan KKKS, pemerintah daerah, serta pelaku usaha nasional guna memastikan kebijakan TKDN berjalan efektif dan berkelanjutan, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional dan daerah. (*/lum)
