MADURANEWS.CO, Sampang– Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, Selasa (04/06/2024) melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke kantor kecamatan Robatal.
Sekretaris Komisi I DPRD Sampang, Aulia Rahman mengatakan, bahwa sidak yang dilakukan itu dalam rangka menindaklanjuti adanya aduan masyarakat terkait Dana Desa (DD), dan Anggaran Dana Desa (ADD) yang dimana ada pembangunan yang tidak sesuai dengan kualitas di kecamatan Robatal. Selain itu juga untuk melihat kinerja dari Camatnya.
“Tapi camat waktu laporan masih kurang sip, dan kebetulan saja camatnya tidak masuk karena sakit,” katanya saat ditemui selesai Sidak.
Ia menilai kalau Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Kecamatan Robatal itu profesionalitas kerjanya itu kurang. Selain karena Camat yang tidak bisa menemuinya karena alasan sakit yang ditunjukkan dengan surat keterangan sakit, Kepala Seksi (Kasi) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) yang merangkap sebagai Sekretaris Camat yang menemuinya tidak bisa memberikan data seperti apa yang pihaknya minta.
“Dan itu semakin memperkuat kalau camatnya itu jarang ngantor. Jarang ngantor itu laporan dari masyarakat, kebetulan camatnya sakit ketika kita melakukan sidak,” tuturnya.
Selain itu, Aulia Rahman juga sangat menyayangkan dari pihak kecamatan Robatal, dalam hal ini kasi PMD yang mempersulit pihaknya dalam meminta data. Makanya menurut dia, pihaknya memberikan kesempatan kepada pihak kecamatan untuk melengkapi.
Lebih lanjut, tidak hanya kecamatan Robatal saja, Ia juga meminta kepada semua kecamatan untuk bisa tertib administrasi. Terutama dalam proses keuangan DD dan ADD, itu harus memiliki dokumen arsip. Hal tersebut itu akan dimintai pertanggung jawaban, karena anggaran itu bukan anggaran pribadi, melainkan anggaran pemerintah.
“Saya sangat menyayangkan. Masa sistem administrasinya itu kok bobrok seperti itu di kecamatan Robatal. Sistem administrasi itu mulai dari pencairan DD dan ADD kok tidak ada, itu kan lucu. Makanya saya meminta agar data pencairan tahap pertama itu diminta. Selain itu juga data kegiatan DD dan ADD di tahun 2024 itu,” ujarnya. (san)
