MADURANEWS.CO, Sampang- Sejumlah warga Desa Dhaleman, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Selasa (20/09/2023). Mereka ditemui oleh jajaran pimpinan dan anggota Komisi III DPRD Sampang di Ruang Komisi Besar.
Kedatangan mereka sudah yang kesekian kalinya sejak ambruknya jembatan penghubung antar dusun yang terletak di Dusun Pasarenan, Desa Dhaleman, Kecamatan Kedungdung. Mereka mengaspirasikan agar jembatan itu segera diperbaiki.
Dalam audiensi tersebut, Komisi III DPRD Sampang juga mengundang Dinas PUPR dan BPBD Kabupaten Sampang. Kesimpulan audiensi menyatakan bahwa jembatan yang rusak sejak tiga tahun yang lalu itu akan dianggarkan melalui pos anggaran Dinas PUPR Sampang.
Sony, staf BPBD Kabupaten Sampang mengungkapkan bahwa pihaknya tetap atensi terhadap lembaga yang dari awal telah mengawal dan memperjuangkan perbaikan jembatan yang rusak tersebut.
“Pertama gini kita mengucapkan terimakasih kepada GMPK yang sudah difasilitasi oleh Komisi III dan mitra kita Komisi IV. Ini artinya menjadi gambaran kita biar masyarakat itu tidak dibuat bingung. Tadi PUPR sudah menjelaskan, PUPR akan menganggarkan di tahun 2023 sementara kita mengajukan ke BNPB. Itu progresnya. Jadi kembali lagi BNPB, kami BPBD Kabupaten Sampang tidak berani menjamin 100 persen,” katanya.
Dia juga menyampaikan penyebab kerusakan jembatan tersebut yang tidak mungkin memakai dana yang ada di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Maka itu, pembangunan jembatan tersebut sudah bukan wewenang pihaknya lagi.
“Tapi progres yang sudah sampe hari ini itu salah satu yang hampir artinya tidak ada kendala artinya secara aturan rusak diakibatkan oleh bencana. Kedua terdaftar di asetnya PUPR. Ketiga masuk inventaris barang ini sudah secara aturan ini bisa hampir dipastikan tidak bisa didanai dari BNPB Deputi Rehap Rekon. Nah kami kembali lagi, kami tidak memastikan karena bukan BPBD Kabupaten Sampang yang menentukan tapi adalah BNPB. Dan dokumen yang diperlukan untuk rehap rekon jembatan di (Desa) Dhaleman (Dusun) Pesarenan itu adalah PUPR dan kami sangat terbantu sekali. Jadi kami selama tiga-dua tahun aktif terus intensif data kita itu 90 persen dari PUPR,” tambahnya.
Dirinya meminta Dinas terkait agar tidak lempar tangan dengan wewenang perbaikan jembatan yang rusak tersebut. Pihaknya beranggapan bahwa berkas pendukung itu sudah memberitahukan kalau kerusakan itu bukan karena bencana.
“PUPR juga tidak bisa merekayasa kalau itu memang ada masuk aset ya masuk aset, kalau tidak ya tidak termasuk. Kalau ada inventaris barang ntar disampaikan apa adanya. Nah itu BNPB walaupun belum verifikasi faktual dari foto itu saja sudah bisa diketahui; ini rusak akibat bencana, ini rusak akibat usia. Nah itu bisa diketahui sementara dari foto aja,” jelas Sony.
Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang Mohammad Subhan mengatakan, berdasarkan hasil dari audiensi yang telah difasilitasi oleh pihaknya, sudah menemukan titik temu mengenai pembangunan jembatan yang rusak tersebut. Alokasi anggaran dan waktu pembangunannya akan dilakukan di tahun 2023 mendatang.
“Alhamdulillah saya tadi sudah pertemukan (masyarakat Dhaleman, red) dengan BPBD dengan Dinas PUPR, dan alhamdulillah juga warga yang dari Desa Dhaleman juga ikut hadir juga dan saya sendiri mempertanyakan ke dinas ke-PU-an kepastian terkait masalah program jembatan yang ada di Daleman,” tutyrnya.
Komisi III DPRD Sampang telah berupaya untuk memastikan pengalokasian anggaran perbaikan jembatan tersebut.
“Alhamdulillah sudah ada titik temu. Insya Allah dianggarkan di tahun 2023. dan barusan saya pastikan juga saya telpon barusan ke dinas, alhamdulillah sudah perencanaan dan sudah dianggarkan masuk ke anggaran 2023. Kurang lebih 2,3 M sekian,” ungkapnya.
Dia mengaku prihatin dengan cerita dan keluh kesah warga Desa Dhaleman dalam memperbaiki jembatan tersebut. Oleh karena itu dia berjanji akan mengawal proses penganggaran jembatan sepanjang kurang lebih 34 meter tersebut.
“Kalau saya melihat keluh kesah warga yang disampaikan sangat miris, sangat miris dengan cerita-cerita warga yang di bawah. Sampe minta bantuan kayu-kayu, sampe malu dengan minta sumbangan dalam jangka waktu sekian dengan janji akan diperbaiki dengan minta sumbangan untuk pembelian kayu. Sampe malu warga itu sampe malu dengan dirinya sendiri karena seringnya minta sumbangan,” tuturnya. (c2/lum)
