MADURANEWS.CO, Sampang- Warga Kecamatan Robatal dengan inisial WS (23) memprotes panitia Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Pasalnya, pemuda tamatan Madrasah Aliyah itu dinyatakan tidak lulus sebagai peserta PBK tanpa melalui tes tulis.
WS bercerita bahwa saat melakukan pendaftaran untuk ikut PBK di Kantor BLK, dirinya hanya diajak bincang-bincang santai oleh petugas yang menerima berkas pendaftaran itu. Saat itu, WS mengaku hanya diberitahu tentang gambaran dan jangka waktu pelatihan PBK. ”Saya Cuma diberitahu kalau nanti dinyatakan lulus sebagai peserta PBK maka harus menginap di BLK selama tiga hari,” tuturnya kepada maduranews.
Setelah itu, WS mengaku dipersilahkan pulang dan disuruh menunggu tes yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2023. Hanya saja, saat tiba tanggal yang ditentukan tidak ada pemberitahuan lanjutan kepada peserta. ”Tahu-tahu keluar daftar peserta yang lulus PBK angkatan 1. Lah saya bertanya-tanya kok bisa begini kan belum pernah ada tes,” ungkapnya penuh tanda tanya. Dia menduga kuat, penetapan peserta lulus PBK 2023 angkatan pertama itu tanpa melalui tes sebagaimana mestinya.
Dikonfirmasi terpisah, Panitian PBK BLK Kabupaten Sampang membantah kalau pihaknya dituding tidak melakukan seleksi dalam perekrutan peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi angkatan 1 dan 2 tahun 2023 ini.
Tim rekrutmen dan seleksi PBK BLK Sampang tahun 2023, Imam Muhardi mengatakan untuk angkatan 1-2 pendaftar di tahun ini mencapai 424 pendaftar. Itu terbagi di beberapa jurusan, diantaranya Desain grafis muda sebanyak 111 orang, servis sepeda motor injeksi 73 orang, menjahit dengan mesin lockstich 118 orang, pembuatan roti dan kue 100 orang, dan plate walder SMAW 3F 22 orang.
Dari total jumlah pendaftar itu, nantinya hanya akan diambil 125-128 orang untuk mengikuti pelatihan. Untuk tahap awal PBK ini, dari 8 paket yang pihaknya dapatkan tiap-tiap paket hanya akan berisikan 16 orang saja. “Untuk tahap awal terdapat 8 paket, dimana 8 paket itu perkelas itu akan terisi sebanyak 16 orang,” katanya kepada maduranews, Rabu (01/02/2023).
Selanjutnya dia menambahkan dalam pelaksanaan PBK, nanti di akhir-akhir akan dilaksanakan Tes terhadap peserta untuk mengetahui pengetahuan yang didapatkan dan juga layak tidaknya untuk mendapatkan sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Pihaknya juga membatasi umur peserta PBK itu dari 17 sampai 40 tahun. Menurutnya itu sebenarnya melanggar aturan pelaksanaan pelatihan yang mengatur bahwa yang bisa ikut PBK itu minimal umur 15 sampai 35 tahun. Untuk seleksi pendaftar agar bisa mengikuti pelatihan dia mengungkapkan kalau itu dilakukan ketika pendaftar melakukan pendaftaran dengan memeriksa berkas Administrasi dan wawancara.
Mengenai informasi peserta yang lulus PBK tahap pertama ini tanpa ada seleksi, dirinya menyangkal dan tidak membenarkan kalau pendaftar yang lulus itu tanpa seleksi. Diapun menantang untuk ditunjukkan siapa saja orang dalam yang terlibat kalau memang ada titipan dan lain sebagainya seperti desas-desus yang beredar.
“Mengenai simpang siur penentuan peserta, kami disini melaksanakan seleksi administrasi, dan wawancara kecil waktu pendaftaran. Yang pertama kita tetap mengutamakan nomor urut, kedua kita seleksi lagi berdasarkan database yang ada, apakah pernah ikut latihan di BLK, kalau pernah itu menjadi catatan, terus yang ketiga masalah umur yang seyogyanya harus 15 sampai 35, kami disini mengambil kebijakan dari Umur 17 sampai 40 tahun. Dia juga menyampaikan kalau pihaknya juga memperhatikan pendaftar disabilitas. Dan yang Terakhir nanti akan diuji Olen BNSP, yang nantinya akan menerbitkan sertifikat BNSP,” Jelasnya.
Selain itu, saat disinggung jumlah anggaran yang didapatkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk PBK dibawah naungan pihaknya, dia mengaku tidak tau dan hanya mengetahui jumlah paketnya saja. “Kalau dananya saya tidak tau, kalau paket kuotanya kita 15 paket. Terus nanti juga akan adalagi program DBHCHT dari daerah, kuotanya sangat besar,” tuturnya.
Untuk jumlah paket yang pihaknya dapatkan tahun 2023 ini, dia menyampaikan kalau dirinya belum menghitung. Namun menurutnya kalau dihitung keseluruhan dari jumlah paket yang bersumber dari APBN dan daerah kurang lebih ada 40 paket. “Kurang lebih ada sekitar 40 paket, soalnya belum dihitung,” tukasnya. (raf)
