MADURANEWS.CO, Sampang- Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Laporan Pertanggungjawaban (LKPj) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang menyoroti laporan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perhubungan (Dishub) setempat. Pasalnya, perolehan PAD Dishub tidak mencapai target yang telah ditetapkan.
Dishub Sampang telah menetapkan target PAD-nya sebesar Rp 1,8 M tapi yang tercapai hanya Rp 1,4 M. Maka itu, Pansus LKPj memanggalil pihak Dishub Sampang untuk meminta penjelasan atas tidak tercapainya target PAD itu. Kemudian digelar rapat tertutup di Ruang Komisi Besar, Jumat (17/4/2020).
“Ada beberapa sektor yang tidak mencapai target. Salah satunya retribusi pajak kendaraan jenis angkutan umum, sewa perahu Speedboat, parkir berlangganan, dan beberapa item lainnya,” kata Wakil Ketua Pansus LKPj DPRD Sampang Agus Husnul Yakin.
Menurutnya, Dishub menyampaikan sejumlah alasan yang menjadi faktor utama atas tidak tercapainya PAD tersebut. Di antaranya, untuk kendaraan angkutan umum karena rata-rata enggan melakukan perpanjangan pajak akibat minimnya pengguna dan umur kendaraan yang menua sedangkan untuk sewa speedboat karena minimnya pengguna, terlebih saat ini perahu nelayan diakuinya memang mendominasi layanan angkutan laut di Kabupaten Sampang.
“Nah untuk parkir berlangganan ini, alasan dari Dishub karena targetnya yang dimulai bulan April sedangkan realisasinya bulan Agustus,” ujarnya.
Atas alasan-alasan tersebut, Pansus mengaku bisa memakluminya. “Sejauh ini alasan yang diberikan oleh dinas terkait cukup rasional dan meyakinkan. Namun kondisi ini tetap menjadi bahan pertimbangan kami di internal Pansus,” tuturnya.
Kendati demikian, lanjut politisi PBB itu, masih ada beberapa item capaian Dishub yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Namun untuk ke depannya, pihaknya masih terus mengkaji apakah targetnya diturunkan untuk dicapai atau memang realisasi di lapangan yang sesuai dengan target yang dicanangkan.
“Dari data yang ada, kami sandingkan dengan tahun sebelumnya, karena memang ada yang sesuai target,” ucapnya.
Dari hasil rapat kerja tersebut, pihaknya mengaku telah mengantongi sejumlah catatan untuk bahan rekomendasi pada tahap selanjutnya dalam pembahasan LKPj Bupati Sampang TA 2019 tersebut.
“Sudah kami siapkan dalam bentuk laporan nantinya. Salah satunya perlunya peran serta pemerintah dalam upaya menfasilitasi kemudahan perpanjangan surat kendaraan dan lainnya,” ungkapnya.
Dari rekomendasi tersebut nantinya Agus berharap Pemkab bisa menindaklanjuti untuk peningkatan kinerja selanjutnya.
“Sehingga dari catatan yang kami berikan nantinya akan menjadi bahan evaluasi Pemkab Sampang melalui dinas terkait untuk peningkatan kinerja tahun selanjutnya,” harapnya. (dul/lum)
