MADURANEWS.CO, Sampang- Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, memanggil Dinas Pendidikan (Disdik), Kementerian Agama (Kemenag), dan Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat, Kamis (9/7/2020). Ketiga instansi itu diminta menjelaskan tentang strategi menjelang dimulainya kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka di era new normal.
Ketiga instansi tersebut dinilai mempunyai tugas dan tanggung jawab yang saling berkaitan dalam menyukseskan KBM tatap muka di era new normal. Maka itu, ketiganya diharapkan bisa saling bersinergi terkait penyelenggaraan pendidikan di era new normal.
Usai rapat, Ketua Pansus Covid-19 DPRD Kabupaten Sampang Moh. Iqbal Fathoni menjelaskan bahwa pemanggilan terhadap ketiga instansi tersebut terkait dengan persiapan dan kesiapan jelang memasuki masa aktif pendidikan di Kabupaten Sampang.
“Kami tidak ingin ada klaster baru di sektor pendidikan. Makanya perlu meminta dan mengorek keterangan kondisi yang terjadi, baik di pondok pesantren dan di sekolah formal,” katanya.
Menurutnya, ada perbedaan yang cukup mencolok di sisi layanan pendidikan yang diberikan oleh masing-masing lembaga, sebut saja di pondok pesantren yang sudah memulai aktivitasnya kembali, namun belum aktif masuk sekolah.
“Sedangkan di Disdik Sampang masih belum ada kejelasan opsi pola kegiatan belajar mengajar yang akan dilakukan, karena sampai saat ini ada tiga opsi yang akan direalisasikan. Salah satunya secara virtual, mandiri, dan pembatasan jumlah peserta didik,” ujarnya.
Sementara itu, Kemenag memastikan bahwa pondok pesantren hingga saat ini steril dari sebaran wabah virus Corona atau Covid-19. “Kemendag mengklaim bahwa pondok pesantren aman dari Covid-19 sedangkan Disdik masih belum ada kejelasan pola kegiatan belajar mengajarnya,” timpalnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa dalam waktu dekat pihaknya bersama Pemkab dan Kemenag Sampang akan melakukan kegiatan rapid test massal terhadap salah satu pondok pesantren sebelum memasuki masa kegiatan belajar mengajar.
Hal tersebut dilakukan untuk memastikan dan memberikan rasa aman kepada ada semua santri yang berada di naungan pondok pesantren masing-masing.
“Itu sedikit solusi yang diberikan oleh Kemenag, karena pondok pesantren ini ibarat dengan isolasi kelompok Mandiri. Jadi, sebelum tanggal 13 kemungkinan besar akan dilakukan rapid test dan mengambil sampel salah satu pondok pesantren,” jelasnya.
Pihaknya juga berjanji akan melakukan rapat koordinasi dengan pucuk pimpinan di Kabupaten Sampang. Itu untuk menindaklanjuti hasil pertemuan dalam upaya meminimalisir sebaran virus Corona di tingkat layanan pendidikan.
“Artinya, kami juga memerlukan solusi konkrit dari Pemkab Sampang untuk bagaimana sebaran ini juga tidak merambah ke sektor pendidikan. Maka perlu hadirnya seorang Bupati Sampang dan Dinas Kesehatan,” tandasnya. (dul/lum)
Pansus Covid-19 DPRD Sampang Panggil 3 Instansi, Ini yang Dibahas
