MADURANEWS.CO, Sampang- Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Indonesia Kabupaten Sampang, Senin (16/01/2023). RDP itu terkait dengan keluh kesah guru madrasah yang ada di Kota Bahari.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Sampang Aulia Rahman mengatakan, aspirasi yang disampaikan PGM Indonesia itu merupakan pukulan telak bagi Kementerian Agama (Kemenag) Sampang. Banyaknya ketimpangan yang terjadi di Kemenag Sampang adalah salah satu hal yang urgen untuk segera di perbaiki.
“Aspirasi dari teman-teman PGM Indonesia, itu merupakan tamparan yang keras bagi Depag (Kementerian Agama Republik Indonesia, red). Karena dibawah Depag ini banyak sekali ketimpangan-ketimpangan bila dibandingkan dengan Dinas Pendidikan,” katanya.
Pihaknya sangat senang sekali dengan aspirasi yang disampaikan PGM Indonesia karena dengan begitu pihaknya lebih tahu bagaimana kinerja dari Kemenag Sampang. Perbedaan yang mencolok dari Kemenag dengan Disdik Kabupaten Sampang adalah adalah dari segi administrasinya.
“Kalau Dinas Pendidikan itu mulai dari strata, kepangkatan, rekrutmen atau hal-hal yang lain. Bahasa administrasinya lebih tertib yang di Dinas Pendidikan. Makanya aspirasi ini dari Komisi IV sangat senang sekali, sehingga apa…, kita mengetahui kebobbrokan-kebobbrokan yang ada di Depag yang ada di Kabupaten Sampang ini,” tambahnya.
Aulia juga menuturkan bahwa setelah RDP yang dilaksanakan dengan PGM Indonesia, pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan kemenag Sampang untuk bagaimana memberikan perhatian khusus bagi Guru Madrasah yang ada di Kota Bahari.
“Kita mungkin dari komisi IV akan segera memanggil pihak Depag untuk melakukan koordinasi berdasarkan aspirasi PGM Indonesia. Dan juga nanti akan mengacu kepada kebijakan daerah kabupaten Sampang menyangkut nasib rekan-rekan Guru PGM Indonesia ini” tuturnya.
Ketua PGM Indonesia Kabupaten Sampang, Simulhaq mengungkapkan bahwa tujuan pihaknya menyampaikan aspirasi ke komisi IV DPRD Sampang itu merupakan keluh kesah pihaknya yang dihasilkan dari musyawarah yang dilakukan pihaknya. Menurutnya Hal yang paling urgent dari aspirasi yang dibawa pihak ke komisi IV adalah tidak tersentuhnya Guru madrasah yang berada dibawah Kemenag Sampang dalam perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ditahun 2022 lalu.
“Kami hadir disini adalah tidak lain bagaimana itu dari hasil musyawarah daerah Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia di kabupaten Sampang, bahwasanya keluh kesah yang dialami oleh kami, terutama terkait PPPK dari kami mulai 2022 sampai hari ini tidak ada yang menyentuh Guru Madrasah dibawah naungan kemenag,” ungkapnya.
Selain itu, dia juga menyampaikan bahwasanya Guru yang berjumlah 8742 orang yang terdaftar dalam Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan(Simpatika) kemenag Sampang itu berharap ada perhatian mengenai kesejahteraannya dari Pemerintah Sampang. Menurutnya Guru madrasah itu juga sangat berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat Sampang khususnya dan Indonesia umumnya dengan membuatkan peraturan Bupati(Perbub) mengenai kesejahteraan Guru Madrasah di Sampang.
“Dengan kami datang kesini itu pihak pemerintah kabupaten Sampang itu membuatkan sebuah Perbub yang mengatur kesejahteraan guru. Karena bagi kami gaji 225 ribu, 200 ribu itu tiap bulan, oleh karenanya kami hadir kesini bersama teman-teman karena guru madrasah yang ribuan itu sama-sama mencerdaskan anak bangsa, terutama di kabupaten Sampang ini,” harapnya.
Simulhaq juga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat ini, pihaknya akan melakukan silaturahmi dengan Bupati Sampang, guna menyampaikan keluh kesah Guru Madrasah di Sampang, dan supaya juga ada perhatian khusus dari orang nomor 1 di Pemerintah kabupaten Sampang itu mengenai kesejahteraan Guru Madrasah.
“Maka kami nanti dilain waktu kita akan bersilaturrahim dengan bapak Bupati kita,” pungkasnya. (raf)
