MADURANEWS.CO, Sampang– Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, menilai bahwa jumlah 50 aset tanah Pemerintah Daerah (Pemda) yang akan di sertifikat tahun 2024 masih sangat kecil.
Ketua Komisi IV DPRD Sampang Aulia Rahman mengatakan, kalau Dinas Pendidikan tidak boleh melempar wewenang pengurusan sertifikat tanah sekolah itu ke Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) atau ke Pemda. Karena Disdik sendiri merupakan bagian dari Pemkab Sampang.
“Seharusnya Pemkab itu proaktif dan sudah melaksanakan perihal pengurusan sertifikat Aset Daerah yang ditempati Sekolah dan juga tanah sekolah yang bersengketa,” katanya kepada maduranews saat dihubungi via celulernya, Sabtu (03/08/2024).
Cuma Politisi Partai Demokrat itu sampai saat ini masih mempertanyakan bentuk kinerja nyata Pemkab Sampang dalam melakukan hal penyelesaian Sengketa tanah, dan sertifikat tanah milik aset pemerintah daerah.
“Kalau memang kinerja itu ada, seharusnya dipublikasikan. Jadi dalam hal ini pemerintah daerah setengah hati untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu,” ujarnya.
Ia juga membenarkan kalau tanah sekolah itu tidak memiliki Sertifikat yang jelas, maka sekolah tersebut tidak akan pernah bisa mendapatkan bantuan Ruang Kelas Baru (RKB). Dia juga meminta kepada Pj Bupati untuk segera melakukan audit terkait keabsahan tanah yang ditempati Sekolah-sekolah di Kabupaten Sampang.
“Setelah dilakukan audit, hasil kinerjanya itu harus segera di publikasikan, bahwa tertanggal ini tahun 2024 proses penyertifikatan dan penyelesaian tanah bersengketa ini telah selesai dilakukan. Itu kalau pemerintahan yang sehat,” tuturnya.
Saat disinggung jumlah aset tanah daerah yang akan disertifikat tahun ini, hanya 50 aset dari 1570 total aset daerah, Aulia Rahman menilai jumlah tersebut masih sangat sedikit. Minimal menurut dia 50 persen dari 220 aset tanah yang ditempati Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang harus disertifikat.
“Keuangan kita memang saat ini memang kurang sehat. Saya tidak menyalahkan pemerintah daerah,” tukasnya. (san)
