Fraksi Golkar Soroti Kemiskinan dan Pemerataan Pembangunan 

MADURANEWS.CO, Sampang- Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) menyoroti pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan hingga ke pelosok desa. Itu tertuang dalam Pandangan Umum (PU) Fraksi Golkar di rapat Paripurna DPRD Sampang, Jum’at (28/10/2022).

Ketua Fraksi Golkar DPRD Sampang Ubaidillah mengatakan, pandangan umum tersebut dilatarbelakangi angka kemiskinan di Kabupaten Sampang yang terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Sehingga perlu adanya perencanaan anggaran untuk menekan dan menuntaskan angka kemiskinan di Kota Bahari ini. 

“Ada kenaikan (kemiskinan) signifikan setelah Covid-19 kita menjadi 23 persen, sehingga kita harus melakukan statement khusus bahwa plotting anggaran itu harus mengarah kepada penuntasan kemiskinan,” katanya saat ditemui usai rapat Paripurna.

Dia meminta semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait harus berkolaborasi ikut ambil bagian dalam penyelesaian masalah klasik tersebut. “Lah untuk menuntaskan kemiskinan itu ada di beberapa OPD. Misalnya Dinas Kesehatan juga bisa berperan (dalam) penuntasan kemiskinan dengan penggratisan biaya pengobatan, kemudian ada Dinas Sosial, Dinas PUPR terkait pembangunan infrastruktur yang memungkinkan untuk menciptakan mobilitas barang dan jasa secara efektif dan efisien,” ujarnya.

Kemudian dia menjabarkan faktor-faktor yang menjadi penyebab naiknya angka kemiskinan di Sampang. Di antaranya adalah aktifitas perekonomian masih belum pulih akibat pandemi Covid-19.

“Kemiskinan itu kan ada dua; ada kemiskinan yang biasa, ada kemiskinan yang ekstrem. Kemiskinan ekstrem itu dia miskin ditambah miskin atau kemudian orang yang sebelumnya pada batas normal kemudian jatuh miskin karena PHK dan lain sebagainya ketika Covid-19. Nah itu disebut kemudian kita mengakibatkan peningkatan persentase kemiskinan di Kabupaten Sampang,” ungkapnya.

Selain itu, Ubaidillah juga menyoroti belum maksimalnya pemerataan pembangunan selama dua tahun terakhir. Dia berharap pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang dapat melakukan pemerataan pembangunan ke seluruh pelosok desa atau mengarahkan pembangunan yang berbasiskan pedesaan.

“Tentu karena kita tersendat ada stagnasi jeda dua tahun kita tidak signifikan melakukan pembangunan sehingga kita ke depan harus berorientasi bagaimana di 2023 dimaksimalkan untuk menciptakan sistem pembangunan berbasiskan pedesaan. Sehingga pembangunan tersebut bisa merata di pelosok-pelosok desa,” tukasnya. (raf/lum)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *